6 Bulan Direksi PD. Sumberdaya dan PDAM Bangkalan Dijabat Plt, DPRD Dianggap Tak Lakukan Pengawasan
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: Ahmad Fauzi
Senin, 12 Oktober 2020 11:55 WIB
"DPRD terkesan membiarkan keadaan ini terus berlanjut. Terkesan tidak berdaya terhadap BUMD PD Sumberdaya dan PDAM," ujarnya.
Diakuinya memang, ada beberapa dari anggota dewan yang bersuara terkait permasalahan ini. Namun, kurang mendapatkan respons dari anggota yang lainnya.
Risang berharap anggota DPRD Bangkalan bertindak, karena penggunaan anggaran di BUMD yang direksinya dijabat oleh Plt. yang ilegal adalah pelanggaran hukum. Pasalnya, masa jabatan Plt. sudah berbulan-bulan.
"Sedangkan bupati kalau ditanya media pasti akan menjawab, masih menunggu direksi definitif. Nah, itu tidak boleh ditunggu, karena yang membentuk panitia itu bukan bupati, jadi bupati itu tidak perlu capek-capek," terang Risang yang juga merupakan aktivis senior di Bangkalan.
DPRD Bangkalan tidak berfungsi melakukan pengawasan. Terlihat seperti permasalahan yang ada di BUMD ini dibiarkan seolah olah pembentukan direksinya kebal hukum. Sehingga seenaknya mengelola keuangan karena merasa tidak diawasi, dan DPRD dianggap sebagai backing dari mereka," pungkasnya. (ida/uzi/dur)