Cabup Qosim Pastikan Porsi Anggaran Pendidikan di Gresik Sudah Tembus 22 Persen, dan akan Terus Naik
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Kamis, 15 Oktober 2020 14:00 WIB
"Sehingga jika ditotal dari APBD murni, secara persentase sudah 22 persen lebih," terang mantan Kepala SMAN 1 Gresik ini.
Dalam kesempatan ini, Qosim juga mengungkapkan bahwa belanja Bosda sekolah swasta yang mencapai 112 miliar pada tahun 2019. Belum lagi, yang hibah Bosda dan untuk sarana prasarana (sarpras) sekolah swasta pada APBD 2019 mencapai Rp 98 miliar.
"Selama 10 tahun menjabat ini, alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Gresik terus mengalami kenaikan," katanya.
Dia kemudian merinci pada awal pemerintahan Sambari-Qosim (SQ), yakni pada tahun 2010, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp 137,256 miliar. Kemudian, pada APBD 2011 naik menjadi Rp Rp 179,835 miliar, 2012 Rp 187,782 miliar, dan 2013 naik lagi jadi Rp 188, 624 miliar.
"Bahkan di tiga tahun terakhir ini kenaikan mencapai 40 persen. Seperti pada 2017 kami anggarkan sebesar Rp 267,639 miliar kemudian melonjak 2019 melonjak menjadi Rp 680 miliar. Dan jika masyarakat Gresik memberi amanat kepada Qosim-Alif pada Pilbup 2020, maka pada 2021 mendatang anggaran pendidikan akan kami naikkan menjadi Rp 875 miliar," janjinya.
Di sisi lain, guna meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, pihaknya berjanji akan memberikan dan menaikkan insentif. Termasuk guru swasta. Selama ini, kata Qosim, guru nonsertifikasi yang di swasta juga mendapat insentif dan jumlahnya naik 100 persen.
"Paslon QA berkomitmen sejak awal untuk memperjuangkan kesejahteraan guru swasta maupun guru nonsertifikasi, agar kesejahteraan pendidik generasi bangsa ini bisa terwujud. Perhatian itu, salah satunya dengan menaikkan anggaran insentif guru swasta dan guru noninsentif tahun 2020 ini dari yang semula mendapat Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta untuk guru swasta. Serta guru nonsertifikasi dari Rp 300 ribu menjadi Rp 600 ribu," paparnya.
Qosim menambahkan, bahwa program QA di bidang pendidikan mulai mempertimbangkan pendidikan berbasis online dan vokasional yang berorientasi pemenuhan lapangan dan ketersediaan kerja. Pendidikan model ini dinilai sangat mendesak untuk direalisasikan.
"Semua dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur pendidikan di daerah dan angka pengagguran. Mata pencaharian berbasis online perlu dikembangkan secara seksama. Hal ini untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi pemuda dan sebagai sumber ekonomi kreatif," pungkasnya. (hud/rev)