Ada Urusan Partai, Dewi Gantikan Dhito Blusukan ke Kecamatan Kras
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Muji Harjita
Kamis, 26 November 2020 15:12 WIB
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Calon Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, Kamis (26/11/2020), melakukan blusukan ke tiga desa di Kecamatan Kras. Dewi harus menggantikan Dhito (Calon Bupati Kediri) yang ada urusan partai, sehingga tidak bisa melakukan blusukan.
Desa pertama yang dikunjungi Dewi adalah Desa Mojosari. Di Desa Mojosari ini, Dewi disambut dengan antusias oleh ibu-ibu dan remaja putri anggota Komunitas Senam Desa Mojosari. Dari lokasi senam ini, Dewi harus berjalan kurang lebih 250 meter menuju lokasi budi daya ikan hias dan ikan konsumsi milik Mahmud, warga setempat.
BACA JUGA:
Pasangan Dhito-Dewi akan Jalani Tes Kesehatan di RS Syaiful Anwar Malang Senin Besok
Hasil Rekapitulasi DPB KPU Kediri, Jumlah Pemilih di Bulan September Turun 931 Orang
KPU Kabupaten Kediri Laksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2021
KPU Kabupaten Kediri Raih Juara 3 Kategori Penggunaan Sirekap
Mahmud, Ketua Kelompok Pembudi Daya Ikan Cupang Sari menjelaskan bahwa sejak pandemi ini, permintaan ikan hias tetap stabil. Tapi untuk ikan konsumsi seperti lele, patin, dan gurame, harganya turun drastis. Seperti harga ikan patin, sebelum pandemi harga per kilogram bisa mencapai Rp 18-20 ribu, kini tinggal Rp 13 ribu/kg, bahkan ada yang hanya Rp 10 ribu/kg.
"Kami hanya minta ke Dewi (Calon Wakil Bupati Kediri), bila nanti terpilih pada tanggal 9 Desember, untuk memperhatikan nasib pembudi daya ikan konsumsi maupun ikan hias. Mungkin bisa mempermudah syarat pinjam ke bank," kata Mahmud, Kamis (26/11/2020).
Menanggapi keluhan pembudi daya ikan ini, Cawabup Dewi berjanji akan lebih memperhatikan nasib pembudi daya ikan hias maupun ikan konsumsi.
"Tadi selain mengeluhkan harga ikan konsumsi yang murah, mereka juga meminta agar pembudi daya bisa langsung menjual ke pasar, tidak harus melalui tengkulak," kata Dewi.
Usai acara di Desa Mojosari, Dewi bergeser ke Desa Butuh, masih di Kecamatan Kras, untuk mengadakan pertemuan dengan PAUD, TAPOS, TK, dan GTT se-Kecamatan Kras. Di sini Dewi juga mendapat keluhan dari para guru. Pada intinya, para guru ingin kesejahteraannya ditingkatkan.
Dari Desa Butuh, Dewi melanjutkan acara blusukan dengan menyapa para komunitas sepeda onthel dan ibu-ibu Muslimat di Desa Purwodadi, juga masih di Kecamatan Kras.
Dewi menyampaikan, ada beberapa program bila dirinya dan Mas Dhito terpilih dan ditakdirkan menjadi bupati dan wakil bupati Kediri, yaitu pertama yang akan dilakukan adalah mengubah pola komunikasi. Menurutnya, bupati dan wakil bupati adalah pelayan masyarakat.
"Komitmen saya sama Mas Dhito adalah menjadi pelayan masyarakat, karenanya kami berdua akan membuka keran komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat. Jadi bupati dan wakil bupati adalah 'koncone dewe', bukan lagi orang yang harus dilayani masyarakat, tapi kami yang harus melayani panjenengan semua," terang Dewi.
Oleh karena itu, lanjut Dewi, Senin sampai Kamis, dirinya bersama Mas Dhito akan sering ngantor di luar kantor pemkab. Seperti ke balai desa, di kecamatan, ke puskesmas, ke rumah sakit, mendatangi komunitas pengajian seperti ini atau ketemu dengan bapak-bapak di sawah, ketemu pedagang di pasar atau komunitas-komunitas yang lain untuk menggali informasi-informasi ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kediri untuk dicarikan solusi.
"Nanti setiap hari Jumat, Pendopo Kabupaten Kediri akan kami buka 24 jam untuk menerima aspirasi dan masukan langsung dari masyarakat. Nama programnya adalah Ngopi; Ngobrol Persoalan dan Solusi," imbuh Ketua Fatayat NU Kabupaten Kediri itu.
Masih menurut Dewi, dirinya dan Mas Dhito juga akan mereformasi birokrasi. Jadi ketika bupati dan wakil bupati sudah berkomitmen menjadi pelayan masyarakat, maka semua birokrasi yang ada di Kabupaten Kediri, semua harus mau melayani masyarakat dengan baik dan ramah.
"Kalaupun nanti panjenengan menemui aparat kami yang tidak ramah, membuat tidak nyaman, tidak memberikan pelayanan dengan baik, monggo bisa disampaikan ke kami untuk dilakukan pembinaan, termasuk akan menindak tegas apabila ada aparat yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau menyalahgunakan wewenangnya," terang Dewi.
Dewi juga mengatakan bahwa untuk mengurus KTP dan sejenisnya, kelak akan hanya butuh waktu beberapa jam saja, itu pun bisa diurus di kantor desa masing-masing.
"Kalau saat ini mengurus KTP bisa berhari-hari, nanti hanya butuh waktu satu jam saja. Tapi bila ada kendala, mungkin molor 2-3 jam, tapi masih di hari yang sama," pungkas Dewi. (uj/zar)