Direktur Pusaka Ingatkan Bupati Pasuruan Tak Lakukan Politik Transaksional Melalui Bagi-bagi Proyek
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Ahmad Fuad
Senin, 11 Januari 2021 17:22 WIB
Lanjut Lujeng, plotting proyek pekerjaan fisik berupa penunjukan langsung oleh OPD terkait kepada rekanan yang direkomendasikan DPRD bisa mengarah kepada terjadinya KKN dan berdampak pada kerugian negara.
Jika ada temuan plotting proyek, ia menegaskan tidak segan untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lujeng menyatakan dirinya tidak main-main untuk melaporkan kasus ini. Apalagi saat ini suasana masih pandemi, di mana banyak masyarakat yang terdampak.
Lujeng bahkan menyebut beberapa dinas yang diduga sering jadi ajang bancakan proyek, di antaranya DPU Bina Marga, DPU Cipta Karya, Dinas Pengairan, Disperindag, Dispendik, Dinkes, Dinsos, Dispertan, dan lainnya.
Ke depan, Lujeng mengatakan akan terus melakukan monitoring secara intens terkait persoalan tersebut. "Kami sebagai civil society akan terus melakukan monitoring secara serius," pungkas Lujeng. (afa/ian)