Pemkab Lamongan Raih Nilai Tertinggi MCP se-Jatim
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Nur Qomar Hadi
Kamis, 28 Januari 2021 16:34 WIB
Sementara itu, Direktur Koordinator dan Supervisi Wilayah III Bahtiar Ujang Purnama mengungkapkan bahwa berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.
"Tugas KPK tidak selalu menindak, namun penguatan dalam pengawasan di area pencegahan. Kepada kepala daerah untuk berhati-hati agar tidak melakukan tindak pidana korupsi," imbau Bahtiar Ujang Purnama.
Indikator masih memakai delapan area intervensi yang pada tahun 2020 ini, menurut Bahtiar Ujang, Kabupaten Lamongan mencapai nilai tertinggi di Jawa Timur dengan masing-masing indikator. Yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, serta Tata Kelola Dana Desa.
"Kami tekankan, indikator yang perlu ditingkatkan yakni terutama pada Sertifikasi Aset, PSU (Prasarana dan Sarana Umum), dan Peningkatan Pajak Daerah," tukasnya. (qom/zar)