Anggap Kudeta AHY Lumrah, 4 Faksi Partai Demokrat Mau Capreskan Moeldoko
Editor: tim
Selasa, 02 Februari 2021 23:17 WIB
Menurut Yus, ini hanya untuk mengulang apa yang dilakukan oleh para senior Demokrat menjelang Pilpres 2004 silam. Saat itu, Partai Demokrat menggadang-gadang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi calon presiden.
“Para senior dan pendiri (Demokrat) di awal menjemput Pak SBY, kemudian mengantarkan beliau ke (kursi) pimpinan RI 2004. Jadi apa salahnya kalau kami sekarang menjemput figur atau tokoh ke depan? Apa salahnya (dengan) Pak Moeldoko?,” ujar Yus.
Seperti diberitakan BANGSAONLINE.com, Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena ada pejabat penting di lingkaran dekat Jokowi mau kudeta atau ambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2).
AHY semula mengaku tak percaya. Ia juga mengaku tetap mengedepankan praduga tak bersalah.
Ia baru percaya setelah mendapat laporan dari lebih 8 saksi yang telah bertemu dengan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Para saksi tersbut mengaku mendengar langsung dari pejabat penting itu, termasuk rencana kudeta yang akan dilakukan.
AHY bahkan menyebut ada lima sosok sekaligus latar belakangnya yang akan melakukan kudeta itu. Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu dan satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.
Apa langkah AHY? Ia mengaku akan tetap mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai. Ia tak rela kekuasaannya diambil alih secara inkonstitusional oleh siapa pun.
"Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah," kata dia. (tim)