DPRD Gresik Minta DPUTR Segera Perbaiki JPD yang Rusak
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Minggu, 07 Februari 2021 16:41 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik merespons keluhan kepala desa (kades) terkait banyaknya ruas Jalan Poros Desa (JPD) di 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik yang rusak. DPRD minta kepada DPUTR segera melakukan perbaikan.
"Kami minta DPUTR segera lakukan perbaikan JPD yang rusak setelah perencanaan tuntas," ujar Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (7/2/2021).
BACA JUGA:
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Dimediasi Camat Kebomas, Konflik Kepengurusan LPMK Gulomantung Berakhir Damai
Kunjungi Wisata Mangrove Karangkiring Gresik, Ning Nurul Lakukan Pembinaan 10 Program Pokok PKK
Plt Bupati Gresik Salurkan 335 Paket BLT DBHCHT di Ujung Pangkah dan Panceng
Menurut Mujid, di APBD tahun 2021 ada alokasi anggaran besar di DPUTR untuk kegiatan fisik. Salah satunya untuk perbaikan eks JPD yang sekarang menjadi jalan kabupaten.
Namun, Mujid mengaku tak hafal persis berapa plotting anggaran untuk perbaikan JPD. "DPUTR yang tahu persis breakdown-nya," papar Ketua DPC PDIP Gresik ini.
Mujid juga menyatakan, bahwa Pemerintahan Gresik di bawah kepemimpinan Bupati-Wabup Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah nantinya juga memprioritaskan perbaikan sarana infrastruktur, salah satunya jalan.
Sebab, jalan merupakan salah satu sarana moda transportasi ekonomi masyarakat. "Dengan kondisi jalan yang nyaman, masyarakat menjadi nyaman dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Makanya, perbaikan jalan ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Gus Yani-Bu Min untuk cepat dituntaskan," beber Mujid.
Mujid meminta agar DPUTR segera melakukan pendataan JPD yang kondisinya perlu dilakukan perbaikan segera, karena kondisinya rusak berat. Sehingga bisa disinkronkan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki.
"Namun, jika dalam APBD 2021 nantinya dirasa anggaran tak cukup untuk perbaikan JPD yang rusak, maka bisa kembali diajukan tambahan pada APBD-Perubahan 2021. Nanti kita kawal karena ini program prioritas," pungkasnya. (hud/ian)