Wagub Jatim Emil Dardak: AMSI Bisa Jadi Sumber Big Data Terbesar
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Revol Afkar
Sabtu, 12 Juni 2021 19:40 WIB
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan, banyak perubahan pola terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Masa depan memungkinkan setiap orang bisa bekerja di mana dan kapan saja. Setiap orang juga bisa membangun tangga karir sendiri. Organisasi menjadi semakin ramping, kerja lebih situasional.
"Masa depan adalah impact seberapa kita sudah menjadi resume bagi kita sendiri," terang Emil saat mengisi Seminar Nasional Smart City Creative Government: Membangun Ekosistem Digital Cettar Bagi Pembangunan Jawa Timur persembahan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim secara luring di Hotel Royal Senyiur, Prigen, Pasuruan, Sabtu (12/6/2021).
BACA JUGA:
Ikhtiar Menangkan Khofifah-Emil, DPW PKS Jatim Konsolidasikan Kader
Vinanda dapat Mentoring dari Kaesang dan Emil Dardak untuk Kemenangan Pilwali Kediri
Khofifah-Emil Sowan ke Muhammadiyah
Barisan Loyalis Gus Dur Lumajang Deklarasi Dukung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024
Wagub Emil menyebut, AMSI sebagai organisasi media siber memiliki pola yang mengarah pada masa depan. Egaliter, fleksibel, kontekstual. "Mindset ini sudah melekat di AMSI maupun dunia jurnalisme," tandasnya.
Lantas bagaimana agar media siber tetap tegak lurus pada kemampuan tersebut agar dapat membuat lompatan besar? Emil menegaskan, AMSI bisa mengambil peran dalam mewujudkan smart government dan smart society sebagai komponen dasar membentuk smart city.
"Smart society berbanding lurus dengan gaya hidup masyarakat. Semakin masyarakat embarrassing digital, maka semakin smart society-nya," jelas Emil.
Lebih lanjut ia menerangkan, aksi responsif merupakan salah satu dasar dari pelayanan Pemprov Jatim melalui jargon CETTAR (Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transaparan, Akuntabel dan Responsif).
Implementasi CETTAR ini melalui sistem yang terkoneksi secara digital. Masyarakat bisa menyampaikan aduan melalui Twitter maupun website. Itu karena, pemerintah provinsi ingin bekerja berdasarkan input dari masyarakat. Namun, kata Emil, aplikasi aduan saja ternyata tidak cukup membantu pemerintah mendengar permasalahan di bawah.