Komisi D DPRD Gresik Disambati Kesejahteraan Pengajar di Pulau Bawean
Editor: Revol
Wartawan: Syuhud
Selasa, 10 Maret 2015 21:32 WIB
“Kalau camat mendapat mobil baru, semestinya UPTD dapat mobil juga. Tapi kita hanya dapat sepeda motor,” ujarnya.
Selain itu, kendaraan operasional bagi penilik dan pengawas yang harus mendatangi sekolah-sekolah dengan medan yang berat agar diperhatikan. Bahkan, ada masukan dari IGTK yang meminta agar nasib guru taman kanak-kanak (TK) juga mendapat perhatian. Sebab, sekolah negeri maupun swasta mendapatkan BOS. Termasuk mendapatkan tunjangan dari sertifikasi.
Dengan berbagai masukan dan sambatan tersebut, Komisi D meminta agar pihak sekolah memasukkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Sehingga, kekurangan gaji GTT atau sukwan dapat di back up dalam APBD Gresik. Komisi D akan berusaha memperjuangkan aspirasi dari guru-guru di Kepulauan Bawean.
“Kalau biaya untuk memberangkatkan atlit berprestasi, sudah ada di Dinas Pendidikan. Silahkan mengajukan ke Dinas Pendidikan,” tandas Anggota Komisi D, Syaichu Busyiri yang menjawab pertanyaan dalam dialog tersebut.
Sedangkan Anggota Komisi D lainnya Sugiyo menandaskan bahwa pihaknya menampung semua masukan dari guru-guru, penilik maupun pengawas yang akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.
“Kami akan koordinasikan dengan dinas terkait. Semua masukan dan saran, kami tampung,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi D DPRD Gresik dari Bawean, Muntarifi SE yang menyatakan, bahwa, rombongan Komisi D sengaja melakukan KKLD ke Pulau Bawean agar mendengar langsung keluhan, sambatan, saran maupun masukan dari bawah. “Sehingga, kami bisa bersama-sama memperjuangakan aspirasi dari bawah ini,” pungkasnya.