Biaya Membengkak, BHS Nilai Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Rasional
Editor: Rohman
Wartawan: Mustain
Jumat, 15 Oktober 2021 20:40 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak rasional. Sebab, anggaran tersebut mengalami pembengkakan sebesar USD 2 miliar dari USD 6,07 miliar, menjadi USD 8 miliar atau setara dengan Rp114 triliun.
"Ini merupakan pembengkakan biaya fantastis, karena nilai penawaran awal dari China sebesar USD 5,55 miliar. Bila jumlah total biaya 8 miliar USD, maka terjadi kenaikan sekitar 2,5 miliar USD atau terjadi kenaikan 40 persen lebih," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Jumat (15/10).
BACA JUGA:
Gerindra: Gus Barra-dr Rizal Mojokerto Pilihan Prabowo Subianto
Ketua DPC Gerindra Kota Kediri Komitmen Dukung Vinanda-Gus Qowim di Pilkada 2024
Pilkada Sidoarajo, BHS Masuk Tim Pemenangan Subandi-Mimik, Adam Rusydi Jadi Ketua Tim
Mantan Asisten Stafsus Presiden Diduga Turut Bermain Rekom di Pilkada Blitar 2024
Seharusnya, kata BHS, pembengkakan biaya ini tidak dibebankan kepada APBN, sesuai perjanjian awal dengan China pada saat pelelangan. Ia pun meminta kepada pihak terkait untuk memeriksa kembali anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung, itu.
"Maka BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diharapkan mengaudit anggaran kereta cepat tersebut," tuturnya.
BHS memaparkan, pembengkakan biaya yang begitu banyak, senilai USD 2 miliar, akan sangat membebani masyarakat, karena investasinya sebagian besar menggunakan uang rakyat, yakni dana APBN.
Menurut dia, masyarakat juga bakal kesulitan untuk mendapatkan tarif murah bila menggunakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tentu, transportasi ini akan menjadi tidak ekonomis yang akhirnya tidak diminati oleh masyarakat.
"Dengan biaya pembangunan sebesar Rp114 triliun ini, pemerintah mempunyai target bisa menumbuhkan ekonomi yang besar dan menampung banyak jumlah tenaga kerja. Tetapi seharusnya pemerintah bisa melakukan investasi dengan skala prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menumbuhkan ekonomi dan menampung tenaga kerja yang jauh lebih besar," paparnya.