Ciptakan PNS Bebas Narkoba, Dewan Blitar Minta BNN Lakukan Tes Urin
Editor: Revol
Wartawan: Try Susanto
Senin, 23 Maret 2015 23:26 WIB
BLITAR (BangsaOnline) - Kalangan DPRD Kabupaten Blitar berupaya agar jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Blitar bebas Narkoba. Mengingat PNS adalah abdi Negara yang harus bisa menjadi tauladan bagi masyarakat.
Hal ini seperti diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Marhaenis Urip Widodo. Untuk menciptakan PNS bebas Narkoba, harus ada upaya nyata dari Pemerintah Daerah. Menurutnya, selama ini seringkali dilakukan tes urin oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Blitar di kalangan Legislatif dan beberapa kalangan pejabat Pemkab Blitar. Dalam beberapa waktu ke depan ia berharap juga dilakukan tes urine kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Blitar. ‘’Sebagai pelayanan dan abdi negara harus bisa memberikan contoh yang baik dengan bebas dari Narkoba,’’ kata Marhaenis.
BACA JUGA:
Mantan Wabup Blitar Dilantik Jadi Anggota DPRD Bersama Anak dan Menantu
Panen Padi Inbrida, Bupati Blitar Dorong Peran Petani Milenial
Hari Anak Nasional, Bupati Blitar Ajak Masyarakat Turut Berperan Wujudkan Generasi Unggul
Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-79 RI di Blitar, Bupati Rini Beberkan Tantangan Kekinian
Pihaknya mendesak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar segera melakukan tes urine kepada seluruh PNS Pemkab Blitar, supaya ke depan tidak ada pegawai Pemkab Blitar yang mengkonsumsi Narkoba. ‘’BNN Kabupaten Blitar harus segera melakukan tes urine kepada para PNS di lingkup Pemkab Blitar,’’ ujarnya.
Dikatakan Marhaenis, peredaran Narkoba di Kabupaten Blitar dapat membunuh generasi bangsa. Untuk itu jika ditemukan pecandu Narkoba harus cepat direhabilitasi agar yang bersangkutan dapat lepas dari barang haram tersebut.
‘’Tindakan pencegahan akan lebih baik sebelum mereka menjadi pecandu. Jika memang ada pengguna sebaiknya segera direhabilitasi agar tidak meluas,’’ imbuhnya.
Bahkan jika ada PNS yang kedapatan sebagai pengguna Narkoba, pihaknya dengan tegas meminta kepada Bupati untuk memberikan tindakan tegas sebagai efek jera terhadap pegawai yang lain. ‘’Bupati harus tegas dan berani memecat PNS yang mengkonsumsi Narkoba,’’ tegasnya.