Permudah Layanan Publik, Gubernur Jatim Harapkan MPP Dibangun di Seluruh Daerah

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, meminta agar seluruh kabupaten/kota di wilayahnya memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam hal mengakses layanan pemerintah.

"Keberadaan MPP ini sebagai bagian dari inovasi dan kreativitas daerah dalam memudahkan perizinan sesuai regulasi, serta kondusivitas wilayahnya yang selalu terjaga," ujarnya saat meresmikan MPP Kabupaten Tuban, Kamis (10/2).

Ia menuturkan, keberadaan MPP dapat menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam proses perizinan serta sejumlah layanan lainnya.

"Saya harap daerah lain bisa segera mencontoh atau meniru keberadaan MPP ini. Pakai skema amati, tiru, modifikasi layanan. Yang penting tujuannya memberi kemudahan layanan masyarakat," kata Khofifah.

"Kasihan masyarakat kalau harus muter-muter untuk ngurus dokumen atau perizinan, belum lagi waktu dan ongkos transportnya. Kalau ada dalam satu gedung seperti ini kan tentu masyarakat akan sangat diuntungkan," tuturnya menambahkan.

Khofifah menyebut, MPP Kabupaten Tuban ini merupakan MPP ke-51 di Indonesia dan MPP ke- 10 di Jawa Timur yang memiliki luas sekitar 4 hektare. Total, terdapat 55 layanan organisasi pemerintah daerah dan 64 organisasi vertikal lainnya dari 25 instansi di MPP Kabupaten Tuban.

Dengan demikian, masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan mengandalkan teknologi diantaranya KTP, Akta Lahir, KIA, maupun layanan dokumen kependudukan lainnya. MPP Kabupaten Tuban juga menyediakan layanan perizinan, layanan pembayaran pengurusan pajak, pendaftaran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, perbankan, dan Kementerian Agama.

Bahkan, terdapat salah satu fasilitas yang disediakan bagi masyarakat yang hendak menikah, ruangan dengan dekorasi yang unik dan menarik. Peresmian MPP Tuban ditandai dengan penekanan tombol pada Layar LED yang dilakukan Gubernur Khofifah dan didampingi oleh Deputi Pelayan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa, dan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky.

"MPP Kabupaten Tuban ini merupakan smart shortcut (jalan pintas/ide cerdas) pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah agar melakukan shortcut pada layanan untuk masyarakat dengan core values, yakni BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)," urai Khofifah.

Ia berharap, ASN juga melakukan adaptasi di era digitalisasi yang saat ini menjadi sebuah kebutuhan wajib. Saat ini, lanjut Khofifah, era digital mensyaratkan kecepatan dan efektivitas dalam pelayanan.

Sementara itu, Bupati Tuban mengatakan bahwa pembangunan MPP menggunakan anggaran daerah dari tahun 2020 hingga 2021 dengan total anggaran Rp45,9 miliar. MPP Kabupaten Tuban diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat guna mempermudah perizinan.

"Saya berharap tidak memakan waktu cukup panjang, karena hal ini sesuai dengan terobosan pak presiden dan ibu gubernur, sehingga masyarakat dapat dipermudah utamanya jika ingin membuka ekspor untuk usaha yang dimiliki," kata Lindra.

"Dengan adanya MPP tidak adalagi pungutan yang tidak kasat mata. Saya harap ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas," ucap Lindra.

Diah Natalisa yang mewakili Menpan RB, mengapresiasi dukungan dan komitmen yang diberikan Gubernur Khofifah kepada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dalam hal pelayanan publik.

"Komitmen yang diwujudkan Forkopimda Tuban patut diapresiasi untuk menyajikan pelayanan prima bagi masyarakat. Terimakasih untuk Ibu Gubernur atas dukungan dan komitmen yang luar biasa. Kami berharap, kedepannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menghindari mall administrasi dalam pemberian pelayanan," kata Diah. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News