Ketua Golkar Jatim Minta PPKM Dicabut Sebelum Bulan Puasa

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota DPR RI sekaligus Ketua Partai Golkar Jawa Timur Muhammad Sarmuji memberi masukan penting kepada pemerintah terkait kondisi penanganan Covid-19 di daerah. Khususnya menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan 1443 H mulai awal April 2022.

Setelah menemui masyarakat sejumlah daerah di Jatim, Sarmuji melihat kesadaran protokol kesehatan di masyarakat semakin baik dan penyebaran Covid-19 varian Omicron terus menurun. Anggota Komisi XI ini pun berharap setelah ini, status PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mulai turun levelnya.

“Saya mengusulkan, baik sebagai anggota DPR RI maupun sebagai Ketua Golkar Jawa Timur, kalau bisa sebelum Ramadan, PPKM ini sudah bisa dicabut,” tegas Sarmuji melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Kamis (3/3).

Di depan seluruh pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar, Sarmuji menyampaikan alasan kuat, kenapa PPKM ini harus segera dicabut. Yakni, upaya serius pemerintah terlihat sudah bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak perlu malu malu lagi untuk mengakui keberhasilannya.

“Varian omicron ini, BOR (bed occupation rate / rata-rata keterisian tempat tidur pasien) di rumah sakit juga turun. Meskipun orang yang terpapar Corona sebenarnya sudah melewati puncak pada waktu varian Delta dulu,” jelas Sarmuji.

Menurutnya, penghentian status PPKM sebelum Ramadan agar umat Islam bisa beribadah tanpa was-was. Tidak khawatir melanggar PPKM. Sehingga otomatis berdampak pada perputaran nilai ekonomi masyarakat bisa meningkat.

“Agar juga rakyat bisa berziarah dengan tenang di pusara orang tuanya. Dan jika Idul Fitri tiba, rakyat bisa bermohon maaf bersama orang tua dan keluarganya,” cetusnya.

Namun ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti biasanya. Yakni memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Karena varian Omicron ini memang lebih cepat dari segi penularan. Meskipun yang masuk rumah sakit terbukti lebih sedikit.

Apalagi yang meninggal karena varian Omicron, menurut data dari pemerintah, sudah semakin sedikit. Kalaupun ada yang wafat, lebih banyak disebabkan faktor komorbid atau penyakit bawaanya.

“Jadi kalau PPKM dicabut, yang perlu dibatasi adalah orang-orang dengan komorbid. Dibatasi gerakannya, diimbau untuk selalu hati-hati sampai Covid-19 ini bisa teratasi tuntas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, hingga tanggal 7 Maret nanti, pemerintah masih menerapkan status PPKM level 1 sampai level 4 di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, hanya Kota Madiun yang saat ini ditetapkan sebagai daerah dengan status PPKM Level 4. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News