Ekspansi Perdagangan Antardaerah, Gubernur Khofifah Bawa Best Practice OPOP ke Kalsel

BANJARMASIN, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terus melakukan ekspansi perdagangan antardaerah. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, memboyong puluhan pelaku usaha di wilayahnya untuk mengikuti Misi Dagang dan Investasi bersama para pelaku usaha dari Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (13/4/2022).

Gubernur juga membawa best practices program One Pesantren One Product (OPOP) yang merupakan program dari Jatim untuk dikembangkan di Kalsel. Misi Dagang Jatim-Kalsel kali ini mencatatkan nilai yang menggembirakan, nilai transaksi mencapai Rp147.321.766.000,00. dan bakal terus bertambah karena banyak komoditi yang hadir.

"Alhamdulilah, sekitar sampai pukul 18.30 WITA, transaksi yang dibuka pukul 11.00 tercatat telah mencapai Rp147,3 miliar. Transaksi ini masih akan terus berjalan sampai nanti ditutup malam ini," kata Khofifah.

Menanggapi hasil tersebut, ia menyatakan bahwa ini menjadi kesempatan yang bagus untuk bisa mengembangkan potensi dan kekuatan kedua provinsi baik di sektor perdagangan, investasi, maupun sinergi antara OPD .

Seperti sektor Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (K-UMKM), terutama melalui program OPOP maka MoU antara Kadis KUMKM Jatim dengan Kadis KUMKM Kalsel diharapkan bisa menjadi referensi pengembangan ekonomi pesantren kedua provinsi.

Khofifah menyebut, Jatim dan Kalsel tengah menjajaki kerja sama baru khususnya terkait OPOP. Agenda yang digelar di Ballroom Neptunus Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, itu dihadiri 72 pelaku usaha dari Jatim dan 100 pelaku usaha lokal.

"Ada hal baru terkait KUMKM. Ada program spesifik terkait OPOP. Rencananya akan diluncurkan bulan Agustus mendatang untuk Kalsel," ujarnya.

Ia menjelaskan, OPOP di Jatim telah berkembang dengan baik dan telah memiliki Training Center of OPOP yang menargetkan satu juta wirausaha santri dan 1.000 produk pada 2024 mendatang. Oleh sebab itu, Khofifah berharap agar apa yang sudah dikembangkan di Jatim bisa dikembangkan di Kalsel.

"Kami akan membangun kemitraan dengan Dinas KUKM dan Disperindag di sini untuk mengembangkan OPOP. Harapannya adalah mereka nantinya bisa berseiring dengan ekosistem ekonomi digital yang telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda," paparnya.

Program advance semacam ini disebutnya juga sejalan untuk memenuhi target pemerintah pusat akan belanja PBJ melalui APBD sebesar Rp400 T. Khofifah mengajak Kalsel untuk membangun format-format standardisasi seluruh produk KUMKM, serta identifikasi dari komponen-komponennya untuk mengetahui secara pasti bahwa ini produk dalam negeri.

"Indonesia dengan jumlah penduduk lebih 273 juta merupakan market yang besar dan tentu potensinya besar pula untuk terus kita tingkatkan. Kolaborasi, kemitraan dan sinergi adalah kata kunci untuk bisa membangun penguatan," tuturnya.

Bersama Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, Khofifah menabuh Kendang Jimbe sebagai tanda dibukanya Misi Dagang dan Investasi Jatim-Kalsel yang diikuti 172 pelaku usaha dari dua daerah. Roy berterima kasih atas semangat yang ditunjukkan Jatim dalam membangun kerja sama yang baik bagi kedua provinsi.

"Kalsel menyambut positif kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur, atas terselenggaranya Misi Dagang hari ini," kata Roy mewakili Gubernur Kalsel.

Kedekatan wilayah dan kerja sama yang terjalin lama dianggap menjadi faktor perekat hubungan Jatim dan Kalsel. Jatim tercatat sebagai tiga besar dalam penjualan dan pembelian komoditas di Kalsel, dan berdasarkan data BPS pada tahun 2021 penjualan ke Jatim mencapai Rp6,4 triliun sedangkan pembelian dari Jatim mencapai Rp5,2 triliun.

"Diharapkan nilai tersebut bisa terus naik dari tahun ke tahun. Dan melalui kegiatan ini juga diharapkan bisa terus mengambil manfaat bagi dan dari kedua wilayah," ucap Roy.

Dalam kesempatan ini turut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemprov Jatim dan Pemprov Kalsel oleh kedua gubernur dalam hal pembangunan di kedua wilayah. Dilanjutkan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OPD Jatim dan Kalsel yaitu dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kehutanan, serta dinas perkebunan.

Kemudian, dinas Peternakan, dinas pertanian dan ketahanan pangan, dinas koperasi dan ukm, dinas kelautan dan perikanan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, biro organisasi, badan kepegawaian daerah dan dinas kebudayaan dan pariwisata.

Selain OPD, penandatanganan PKS juga dilakukan di lembaga nonpemerintah Jatim yaitu PT Jamkrida, PT JGU Jatim, KADIN Jatim dan Kalsel, HIPMI Jatim dan Kalsel, serta IWAPI Jatim dan Kalsel.

Misi Dagang dan Investasi kali ini juga dihadiri, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Alyadi Mustofa; Wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah; Ketua Kompartemen Organisasi KADIN Indonesia, Iwan Kamadi; jajaran Ka OPD Pemprov Jatim terkait, serta jajaran pimpinan BUMD Jatim yang melakukan penandatangan PKS. (dev/mar)