![Debat Sengit, Komisi Rekomendasi Bahas Korupsi, LGBT, Penghapusan Madrasah dari UU Sisdiknas Debat Sengit, Komisi Rekomendasi Bahas Korupsi, LGBT, Penghapusan Madrasah dari UU Sisdiknas](/images/uploads/berita/700/f0a4abdf3c20493c038f9999e36ec60a.jpg)
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kongres III Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) memasuki hari kedua. Agendanya sidang komisi dan pemilihan Ketua Umum Pergunu periode 2022 - 2027.
Pantauan BANGSAONLINE.com di lokasi, sejak pagi pukul 08.00, Sabtu (28/5/2022), peserta Kongres Pergunu memasuki sidang komisi yang terdiri dari tiga komisi.
BACA JUGA:
- Daftar Pertama ke KPU, Barra-Rizal Diantar Pendukung 10 Bus dan Puluhan Mobil Pribadi
- Universitas KH Abdul Chalim Mewisuda 658 Mahasiswa, Kiai Asep Ingatkan Visi-Misi UAC
- Babak Baru Kasus Korupsi Hibah Pokmas DPRD Jatim: KPK Periksa 18 Ketua Pokmas Gresik
- Barra-Rizal Targetkan Menang 87 %, Pensiunan Polisi Bakal Deklarasi Mubarok
Pertama, Komisi A yang membahas tentang organisasi. Kedua, Komisi B yang membidangi program kerja. Ketiga, Komisi C yang membahas tentang rekomendasi.
Yang menarik, komisi rekomendasi yang bertempat di Gedung Pascasarjana Institut Kiai Abdul Chalim lantai tiga berlangsung panas. Peserta silih berganti mengacungkan tangan. Ada yang protes pimpinan sidang, ada juga yang berdebat soal materi atau redaksi rekomendasi.
Ada juga peserta yang usul agar para guru non-PNS terlibat politik praktis agar bisa ikut menentukan kebijakan di daerahnya masing-masing.
Suasana makin panas ketika membahas soal korupsi. Ada yang usul agar presiden berperan aktif mendorong penegak hukum - terutama KPK dan Kejaksaan Agung - untuk lebih serius memberantas korupsi.
“Agar presiden dalam mengangkat penegak hukum seperti Kejagung benar-benar orang yang serius memberantas korupsi,” kata salah seorang peserta.
Namun usulan ini dipotong oleh peserta lain. Ia minta redaksionalnya tidak spesifik kepada presiden, tapi pakai istilah pemerintah agar mencakup eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Meski demikian, semua peserta sepakat bahwa Pergunu mendukung pemberantasan korupsi tanpa diskriminasi dan pandang bulu.
Peserta Komisi C juga membahas soal LGBT dan penghapusan kata madrasah dari UU Sisdiknas. Dua poin ini akan menjadi rekomendasi utama karena sudah ditekankan oleh Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim, MA saat menyampaikan pidato sambutan pada acara pembukaan Kongres III Pergunu yang dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paransa, Juma (27/5/2022).
Menurut Kiai Asep, PBNU harus tegas menentang LGBT. "Kalau PBNU tidak tegas, Pergunu yang akan tegas," kata Kiai Asep yang pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto Jawa Timur.
Kiai Asep lalu mengutip pernyataan KH Anwar Iskandar (Gus War) yang mengatakan bahwa LGBT lebih rendah dari binatang.
"Karena tak ada sapi yang yang LGBT," ujarnya disambut tawa peserta kongres. Maksudnya, tak ada sapi betina atau binatang yang tertarik sesama betinanya atau sejenisnya. Begitu juga tak ada sapi jantan tertarik pada sesama sapi jantan.
Gus War yang disebut Kiai Asep itu kini menjabat Wakil Ketua Umum PBNU.
Gara-gara perdebatan terus memanas, komisi rekomendasi ini molor hingga 30 menit.
"Karena peserta terlalu bersemangat, akhirnya molor 30 menit," kata pimpinan sidang.
Sidang komisi rekomendasi ini dipimpin Ketua PW Pergunu Kalimantan Barat Jasmin Haris, Ketua PW Pergunu Jawa Tengah Muhammad Faujin, dan yang lain. Sedang pesertanya terdiri dari Pergunu Papua, Ambon, Jawa Timur, NTB, Bali, Kalimantan Tengah, Jambi dan lainnya.
Hingga berita ini ditulis sidang komisi yang lain masih berlangsung. (tim).