GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pimpinan DPRD Gresik akhirnya angkat bicara menyikapi pengajuan anggaran Rp13,5 miliar untuk pengadaan 356 motor operasional kepala desa (kades) dan lurah se-Kabupaten Gresik.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, mengaku baru tahu adanya pengajuan anggaran pengadan motor operasional di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2022, pada Kamis (25/8/2022) kemarin.
Baca Juga: 4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Untuk masing-masing unit motor dialokasikan anggaran Rp38 juta. Sehingga, total anggaran yang dibutuhkan tembus Rp13,528 miliar.
"Kemarin sudah kita rapatkan di banggar. Hasilnya, ya memang belum final," ujar Nur Saidah yang juga Sekretaris DPC Gerindra Gresik, Jumat (26/8/2022).
Menurutnya, sejauh ini pengajuan pengadaan motor operasional kades dan lurah belum ada pembicaraan antara pimpinan DPRD dan Bupatb. Namun, ia berpendapat pengadaan motor operasional tersebut dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.
Baca Juga: Kunjungi Wisata Mangrove Karangkiring Gresik, Ning Nurul Lakukan Pembinaan 10 Program Pokok PKK
"Kalau pengadaan motor riskan muncul kecemburuan di masyarakat. Tapi, kalau pengadaan mobil desa tidak menimbulkan kecemburuan masyarakat. Masyarakat juga bisa menikmati uang negara. Mobil banyak dibutuhkan untuk antar warga sakit atau berobat ke rumah sakit, antar tamu desa, dan lain-lain," beber istri salah satu kades di wilayah Duduksampeyan ini.
"Saat ini yang terjadi, kades belum dikasih motor saja sudah dihujat warganya," sambungnya.
Ia menyarankan agar pengadaan motor operasional itu diambilkan dari dana desa (DD). "Tapi, saat pandemi Covid-19, hal itu dilarang," pungkasnya. (hud/ns)
Baca Juga: Plt Bupati Gresik Salurkan 335 Paket BLT DBHCHT di Ujung Pangkah dan Panceng
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News