Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto : Ist.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data untuk mengatasi persoalan kebocoran data yang terjadi saat ini. Termasuk yang dilakukan hacker Bjorka.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan Satgas ini harus bisa menyelesaikan permasalahan ini, bukan hanya permasalahan Bjorka saja.
Baca Juga: Pascaterpilih Anggota DPD RI, Ning Lia Bolak-Balik Jadi Sasaran Hacker
"Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus kebocoran data secara menyeluruh. Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan kebocoran data dari peretas Bjorka, tapi semuanya," kata Puan dalam keterangan persnya, Minggu (18/9/2022).
Dari informasi yang dihimpun, Satgas Perlindungan Data terdiri dari unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri.
Seperti yang sudah terjadi, hacker Bjorka telah membocorkan data pribadi milik warga Indonesia dan data-data instansi, serta data pribadi milik pejabat pemerintah yang diduga dari data registrasi SIM card, KPU dan data lainnya milik pemerintah yang bersifat rahasia.
Baca Juga: Hacker Bobol Website KPU dan Jual Data DPT Hingga Rp1,1 Miliar
"Masalah kebocoran data sebenarnya kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah kebocoran data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan," tuturnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong agar Satgas yang sudah dibentuk oleh Presiden Jokowi, segera melakukan investigasi besar-besaran. Mengingat, data yang tersebar adalah data pribadi masyarakat Indonesia.
"Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi mengabaikan kebocoran data pribadi rakyat," tegasnya.
Baca Juga: 3 Fitur Baru Gmail Dapat Cegah E-mail Diretas
Puan juga menyoroti Laporan Global Data Breach Statistics (Surf Shark) triwulan III-2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sebagai negara yang paling sering mengalami peretasan data.
"Data kesehatan masyarakat tersebar, belum lagi kebocoran informasi pribadi yang digunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memasarkan produk mereka. Ini sangat mengganggu dan merugikan masyarakat," katanya.
Anak dari Ketua Umum PDIP ini mengatakan, kejahatan siber juga menyerang Instansi maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) swasta. Maka dari itu, Ia meminta pemerintah memberikan perlindungan keamanan bagi semua pihak.
Baca Juga: Respon Puan soal Kabar Jokowi Ikut Dukung Prabowo di Pilpres 2024
"DPR berharap, investigasi menyeluruh bisa menemukan kementerian/lembaga, maupun instansi yang selama ini sering mendapat serangan siber dan/atau rentan diretas. Dengan begitu ada evaluasi yang kemudian dapat dilakukan peningkatan sistem dan upaya pencegahan serangan kejahatan siber," tuturnya.
Puan juga mengimbau pentingnya dilakukan audit pada sistem keamanan siber negara. Sebab, kasus kebocoran data ini terus terjadi di Indonesia.
"Dan tentunya harus dibangun sistem keamanan siber yang lebih canggih lagi, termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi yang mumpuni," katanya.
Baca Juga: Antisipasi Ancaman Hacker, Wali Kota Kediri Luncurkan CSIRT
Dirinya memastikan, Pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap upaya Pemerintah untuk mengatasi kebocoran data. Apalagi, Satgas Perlindungan Data yang dibuat sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang menginstruksikan membentuk lembaga otoritas perlindungan data pribadi.
"Melalui Komisi I yang juga akan membentuk panitia kerja (Panja) Kebocoran Data, DPR akan terus mengawal persoalan kebocoran data yang terjadi. Dan DPR berkomitmen melindungi data pribadi masyarakat melalui RUU PDP yang sebentar lagi akan disahkan," tutupnya. (rif)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
