95,30 Persen Masyarakat Jadi Peserta Jaminan Kesehatan, Pemkab Probolinggo Terima Penghargaan ini

95,30 Persen Masyarakat Jadi Peserta Jaminan Kesehatan, Pemkab Probolinggo Terima Penghargaan ini Wakil Bupati Probolinggo, Ahmad Timbul Prihanjoko, saat menerima penghargaan dari BPJS Kesehatan.

PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Keseriusan Pemkab dalam memberi jaminan kesehatan terhadap warganya mendapat apresiasi dari beberapa pihak, salah satunya dari BPJS Kesehatan. Hal ini menyusul telah terdaftarnya 95,30 persen penduduk Kabupaten sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tidak hanya itu, Wakil Bupati , Ahmad Timbul Prihanjoko, juga resmi menerima Piagam Penghargaan dari BPJS Kesehatan atas tercapainya Universal Health Coverage () atau Jaminan Kesehatan Semesta.

Baca Juga: Tri Rismaharini Sapa Pekerja Pabrik Rokok dan Kampung di Malang

Predikat resmi disandang setelah 1.103.978 jiwa atau 95,30 persen penduduk dari total jumlah penduduk 1.158.477 jiwa telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan ini diterima di halaman Kantor Kabupaten bertepatan pada acara Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini, Selasa (29/11/2022). Timbul mengatakan bahwa pencapaian ini tak lepas dari peran semua pihak. 

"Dengan adanya pencapaian ini dirasa mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten dan dapat meningkatkan mutu layanan kesehatan. Tercapainya predikat sebesar 95,30 persen ini adalah bukti nyata pemerintah serius terhadap kesehatan khususnya seluruh masyarakat di Kabupaten ," tuturnya.

Baca Juga: Lansia ini Ajak Jaga Pola Hidup Sehat Sejak Muda

"Pemerintah daerah Bersama BPJS Kesehatan terus sinergi dan kolaborasi untuk mempertahankan capaian yang telah diraih dan terus melakukan upaya peningkatan hingga capaian tertinggi yaitu 100 persen,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Dyah Miryanti, turut mengapresiasi terwujudnya di Kabupaten . Ia berterima kasih dengan terlaksananya amanat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sesuai Undang-Undang Dasar 1945 melalui Program JKN.

"Dengan demikian, masyarakat kini semakin mudah dalam merasakan perlindungan jaminan kesehatan. Tidak ada lagi keluh kesah mengenai kesulitan masyarakat dalam memperoleh jaminan kesehatan," ujarnya.

Baca Juga: Media Workshop BPJS Kesehatan, Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru

" adalah kabupaten ketiga yang telah mencapai dari empat kota/kabupaten yang masuk dalam wilayah kerja Cabang Pasuruan. Sempat mulai 1 Juli 2022, lalu mengalami penurunan kepesertaan di bulan September, namun karena komitmen Pemerintah Kabupaten bisa kembali kembali per 1 November 2022 ini," paparnya.

Adapun kemudahan jika suatu daerah telah memiliki predikat , penduduk itu bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu bulan depan lagi. Beda ketika sebelum , apabila masyarakat belum memiliki penjaminan dan akan didaftarkan pemda saat ini maka baru bisa bisa aktif kepesetaannya di bulan depan.

“Dengan capaian ini harapannya kedepan Pemerintah Daerah dengan Dinas terkait tetap concern terhadap jaminan kesehatan agar mencakup seluruh lapisan penduduk Kabupaten menuju penjaminan 100 persen,” kata Dyah. (ndi/mar)

Baca Juga: Sampaikan Program Kerja, BPJS Cabang Madiun Gelar Media Workshop

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO