![Gubernur Khofifah dan 5 Bupati Teken Kesepakatan Bersama Pengelolaan PI 10 Persen Migas Gubernur Khofifah dan 5 Bupati Teken Kesepakatan Bersama Pengelolaan PI 10 Persen Migas](/images/uploads/berita/700/e0d2508bf09fdd5f0f3ecfceb6fa5beb.jpg)
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah menandatangani kesepakatan bersama terkait pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen minyak dan gas bumi (Migas) untuk Wilayah Kerja (WK) Tuban dan Brantas. WK Tuban terbagi di 3 kabupaten yakni Bojonegoro, Tuban dan Gresik, sedangkan WK Brantas di Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.
Penandatanganan dilakukan langsung antara gubernur bersama Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky; Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani; Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudlor Ali; Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati; dan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.
BACA JUGA:
- Jalani Pemeriksaan Kesehatan Hari Kedua, Khofifah-Emil: Alhamdulillah Lancar Tanpa Kendala
- KPU Jatim Sebut Berkas Pendaftaran Khofifah-Emil Lengkap, Besok Dijadwalkan Periksa Kesehatan
- Khofifah-Emil Jadi Pendaftar Pertama Pilkada Jawa Timur 2024
- Dikawal Kirab Budaya, Khofifah-Emil Daftar ke KPU Jatim Besok
Khofifah berpesan agar pengelolaan hasil migas atau sumber daya alam yang ada mampu mengungkit ekonomi di daerah, khususnya bagi wilayah pengelola PI 10 persen. Pihaknya yakin, lewat pengelolaan yang baik potensi ini akan meneteskan kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat dan meningkatkan pembangunan di daerah.
"Penandatanganan yang dilakukan di awal tahun ini akan membangun semangat produktifitas diantara seluruh daerah. Tentunya ini merupakan hadiah atau rejeki di awal tahun 2023. Meski kami masih harus melakukan berbagai proses untuk memenuhi persyaratan," ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (3/1/2022).
Khofifah menjelaskan, penandatanganan ini merupakan bentuk sinergitas yang luar biasa utamanya bagi Kementrian ESDM bersama SKK Migas. Langkah selanjutnya, setelah ditandatanginya kesepakatan ini yakni adanya komitmen oleh setiap daerah penerima untuk mengelola di dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah yang mendapatkan PI 10 persen baik WK Tuban maupun WK Brantas jika sudah final nantinya.
Untuk itu, gubernur meminta Dinas ESDM bersama daerah pengelola PI 10 persen untuk segera berkoordinasi dengan baik. Sebab, ini merupaka hal baru yang diharapkan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.