Asroin Widiana dan Malahatul Farda. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE.com
Pihaknya meminta agar pengajuan kelompok UMKM direalisasikan sesuai usulannya. Ia juga meminta diskop menghitung kembali jumlah pagu anggaran dengan barang yang dikirim. Sebab, banyak UMKM yang mengeluhkan ketidaksesuaian nominal harga barang dengan yang diajukan.
"Untuk itu, kami minta dihitung, include dengan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), juga ongkir (ongkos kirim)," katanya.
Sementara Kepala Diskop, UMKM, dan Perindag Gresik, Malahatul Farda, berjanji akan menuntaskan pengiriman pesanan hibah untuk UMKM pada 25 Januari. Dia mengakui, hingga Januari progres pengiriman masih 20 persen.
"Pengiriman itu masih sebagian, belum seluruh barang. Yang sudah 100 persen baru 2,7 persen," ungkapnya setelah hearing dengan lintas Komisi I, III, III, dan IV, baru-baru ini.
Ia juga mengakui, penyaluran barang hibah kepada kelompok UMKM terlambat karena proses pelaksanaan pokok pokiran (pokir) hibah UMKM baru dilakukan setelah perubahan APBD tahun 2022.
"Sehingga, pelaksanaannya sedikit terlambat. Untuk tahun 2023 ini kami usahakan bisa selesai tepat waktu," tutupnya. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
