Urai Konflik dengan Warga, Timbang Pemkab Situbondo Tinjau Lokasi Tambang di Desa Tambak Ukir

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Progres penyelesaian konflik perusahaan tambang dengan masyarakat di Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kendit, Situbondo, mulai menunjukkan titik terang.

Hal ini terungkap setelah Tim Pembinaan dan Pengawasan Bidang Tambang (Timbang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo melakukan tinjau lapangan ke lokasi tambang milik PT Surya Karya Semesta (SKS), pada Rabu (18/01/2023).

Tim ini sendiri terdiri dari DPRD, polres, kodim, satpol PP, bakesbang, bappeda, dishub bagian hukum, dan ekonomi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sentot Sugiyono, mengatakan tambang milik PT SKS ini legal. Karenanya perlu adanya penanganan berbeda dengan yang ilegal.

Tinjauan lapangan ini dimaksudkan untuk merespons persoalan yang timbul antara PT SKS dengan masyarakat sekitar. Warga menuntut realisasi kesepakatan dengan PT SKS, yang ditandatangani tahun 2021. Yaitu memperbaiki kerusakan jalan serta akses angkutan tambang di Desa Tambak Ukir.

"Tim meninjau lapangan sekaligus melakukan pembinaan agar masalah tidak tambah runcing dan berupaya menemukan solusi," katanya usai ditemui BANGSAONLINE.com.

Sentot menjelaskan konflik yang terjadi karena minimnya literasi peraturan tentang tambang oleh masyarakat.

"Masyarakat belum banyak memahami tentang peraturan tambang. Ini yang perlu ada pembinaan," jelasnya.

Ia juga menekankan pengelola tambang untuk meningkatkan intensitas komunikasinya dengan masyarakat.

"Lakukan adaptasi lebih baik dengan masyarakat sekitar. Keluhan masyarakat diminimalisir. Jangan sampai menjadi masalah yg lebih besar," imbuhnya.

Sentot juga mengingatkan pengelola tambang untuk selalu berkoordinasi dengan tim pemkab. Agar apa yang telah dilakukan oleh PT SKS, seperti perbaikan jalan dapat diketahui dan tercatat.

"Koordinasi dengan PU, jangan sampai yang dilakukan tidak terdaftar. Sehingga perbaikan jalan yang dilakukan dianggap tidak ada. Tentu, juga menyesuaikan standar pekerjaannya," katanya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengakui tata kelola pertambangan di Situbondo belum berjalan baik. PAD 2022 terealisasi jauh dari target, Rp318 juta dari target hampir Rp1 miliar. Surat dukungan kerja (surduk) yang dikeluarkan, justru dibeli rekanan dari luar kota. Agar kondusif dan sama-sama menguntungkan, pemkab akan membuat peraturan daerah (perda) tentang pertembangan.

"Pemkab saja dilewatkan dalam aturan tambang yang ada, biar ada win-win solution dan terkelola dengan baik dan menguntungkan, kita akan buat peraturan daerah," tuturnya.

Direktur Utama PT Surya Karya Semesta, Suhariyanti Dwi Martini, menyambut positif kehadiran tim dari pemkab dan menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan PUPP untuk memperbaiki kerusakan jalan.

"Tambang kami patuh hukum, bayar pajak, CSR jalan. Sebelumnya kami sudah memperbaiki jalan. Kami siap untuk merapikan. InsyaAllah, kami akan berkoordinasi dengan PUPP besok," kata Suhariyanti kepada BANGSAONLINE.com.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Situbondo, Arifin menyatakan masalah selesai kalau sudah ada perbaikan jalan.