Di Forum Konsultasi Publik, DPMPTSP Gresik Minta Support Stakeholder untuk Realisasikan PAD Rp185 M

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik menggelar forum konsultasi publik dalam rangka paparan program dan kegiatan, Rabu (22/2/2023).

Kegiatan yang diadakan di Ruang Ainul Yaqin Mall Palayanan Publik (MPP) Gresik ini melibatkan puluhan stakeholder. Mulai pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD), asosiasi, perguruan tinggi (PT), hingga perusahaan.

Ada tiga narasumber yang dihadirkan. Yaitu, Kepala DPMPTSP Agung Endro Dwi Setyo Utomo, Anggota Komisi II DPRD Gresik Suberi, dan Kabid Ekonomi Bappeda Midiyawati Fanani.

"Kami adakan kegiatan ini untuk minta masukan dari mitra stakeholder terhadap program yang akan kami jalankan pada tahun 2024. Sehingga program-program yang dijalankan, progres, dan capainnya baik untuk mewujudkan Nawa Karsa Pak Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah," ucap Agung.

Ia lantas menyampaikan sejumlah program yang diamanahkan kepada DPMPTSP. Salah satunya, merealisasikan target PAD sebesar Rp185 miliar.

"Ada kenaikan signifikan target kami di tahun 2023, Rp185 miliar. Tahun sebelumnya, Rp131.678.150.000 dan terealisasi Rp57.269.497.357," terang mantan sekretaris inspektorat ini.

Ia optimis target tersebut bisa tercapai. Asalkan, ada support dan dukungan semua mitra, stakeholder, pengusaha, DPRD, dan masyarakat.

Sementara Suberi menyatakan target PAD sebesar Rp185 miliar itu berdasarkan asumsi potensi yang ada. Ia mencontohkan salah satu sektor pendapatan dari sektor tambang, khususnya galian C yang menjamur di Kabupaten Gresik.

Selama ini, kata dia, banyaknya galian C tak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh Pemkab Gresik.

"Saya contohkan di tahun 2021 target galian Rp4 miliar, tapi tak terealisasi. Hanya Rp 2 miliar. Padahal, bisa dihitung secara kasat mata lalu lalang truk pemuat galian setiap hari. Seharusnya pendapatan bisa lebih dari itu kalau pemerintah serius," jelas Ketua Fraksi Demokrat ini.

Selain itu, potensi PAD juga ada pada kawasan Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE) yang di dalamnya sudah masuk kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Di JIIPE setelah kami kaji dengan banyaknya industri ada potensi pendapatan Rp1,3 triliun dari sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)," tuturnya.

DPMPTSP juga bisa memaksimalkan potensi pendapatan lain dengan banyaknya industri. Baik pabrik, perumahan, niaga, dan lainya. Seperti izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG), reklame, dan lainnya.

Suberi berharap potensi-potensi itu dimaksimalkan. Sehingga dapat menopang anggaran belanja pada APBD 2023 yang dipatok Rp4,1 triliun, sementara pendapatan Rp3,8 triliun.

"Belanja kita ini cukup besar. Di saat pemerintah pusat mengurangi dana transfer, daerah diminta harus kreatif mencari sumber pendapatan untuk menopang belanja. Baru-baru ini ada pengurangan dana alokasi umum (DAU) hingga Rp200 miliar. Tak menutup kemungkinan akan terus berlangsung karena pusat tak mampu membantu pembiayaan daerah," bebernya.

Menurutnya, keberhasilan bupati dalam menjalankan roda pemerintah, juga merupakan keberhasilan DPRD Gresik. Hal ini seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan masuk dalam janji-janji politik.

"Makanya, minta sinergi antara pemerintah dan DPRD harus dikuatkan," pungkasnya.

Pada kegiatan ini juga muncul sejumlah keluhan dari perwakilan industri yang hadir. Salah satunya, dari perwakilan perusahaan yang berdiri di Desa Watan, Kecamatan Panceng.

Dia mengungkapkan, sejak tahun 2008 tak ada infrastruktur air dan gas. Sehingga, perusahaan kesulitan mendapatkan 2 kebutuhan itu untuk keberlangsungan industri. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News