Buntut Keluhan Masyarakat, Komisi IV DPRD Sampang Sidak Puskesmas Kedungdung

SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Sampang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Puskesmas Kedungdung, Selasa, (20/6/2023). Sidak dari wakil rakyat itu buntut dari keluhan masyarakat yang tidak diterima untuk berobat.

Anggota Komisi IV DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fatoni menemukan sejumlah permasalahan di Puskesmas Kedungdung, mulai dari pelayanan, kebijakan hingga terjadi pungutan liar (Pungli).

"Banyak laporan masyarakat masuk ke saya tentang Puskesmas Kedungdung dan puncaknya adalah kejadian penolakan kemarin," ucapnya pada BANGSAONLINE.com.

Menurut dia, Puskesmas Kedungdung tidak menerima masyarakat berobat dengan biaya umum adalah alasan lucu dan tidak masuk akal. Sebab, dalam aturan diperbolehkan.

"Kalau BPJS beda faskes dalam aturan memang tidak boleh tapi kalau masyarakat mendaftar secara umum tapi tidak diterima ini yang lucu," katanya.

Politikus PPP justru menyentil statement dari Kapus Kedungdung yang tidak menerima masyarakat berobat dengan biaya umum karena khawatir di kemudian hari takut ada tudingan masyarakat mempunyai BPJS tapi masih dibebani biaya.

"Seharusnya jangan ditolak, masyarakat yang mendaftar secara umum itu memaksakan diri untuk segera mendapatkan pelayanan karena kalau berobat ke puskesmas sesuai dengan faskesnya mungkin jauh. Apalagi masyarakat yang daftar biaya umum itu secara finansial menguntungkan juga ke puskesmas," ujarnya.

"Menolak masyarakat untuk berobat dengan biaya umum merupakan sistem keterlaluan. Besar kemungkinan yang membuat sistem seperti ini tidak paham aturan," tambahnya.

Pria yang akrab disapa Bung Fafa itu menegaskan, puskesmas atau rumah sakit tidak boleh menolak masyarakat berobat dengan biaya umum.

"Ketakutan dari kepala puskesmas tidak berdasar dan ini kalau saya mengira jangan-jangan di sana banyak masalah gitu saja kan sehingga ketakutan-ketakutan itu muncul yang tidak masuk akal," imbuhnya. (mim/git)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News