Patuhi Pesan Kiai As'ad, 3 Fraksi di DPRD Situbondo Usul Tembok Tambak Ditertibkan

SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Terdapat 3 fraksi di DPRD Situbondo yang menyoroti keberadaan tembok dari tambak yang berdiri tinggi di sepanjang pantai pantura. Kondisi ini dianggap tidak baik dari sisi sosial, lingkungan, dan keamanan.

Jauh hari, semasa almarhum kH. As'ad Syamsul Arifin (Kiai As'ad) masih hidup, beliau sudah mengkhawatirkan tembok pagar tambak yang tinggi dengan alasan keamanan. Kekhawatiran kiai As'ad ini disuarakan kembali oleh Fraksi PPP di rapat paripurna.

"Itu dulu tahun 80-90 an, Kiai As'ad sudah bicara itu. Itu pagarnya dari bambu, Kiai As'ad sudah menangkap itu risiko di kemudian hari. Karena kalau pagarnya tinggi, itu penyampaian Kiai As'ad, siapa yang bisa memonitor kegiatan di dalam, misalnya kalau terjadi penyelundupan senjata. Maka keamanan kita terancam. ini disampaikan sosok pahlawan nasional," kata Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Situbondo, Faishol, kepada BANGSAONLINE.com, Senin (17/7/2023).

Faishol berharap ada solusi antara pemerintah daerah setempat dan pengusaha, serta ada payung hukum yang tegas.

"Harapan saya pagar tetap transparan, tinggi 1 meter, keatasnya demi keamanan gudang pakai transparan. Kalau aturan tidak ditemukan dalam undang-undang atau PP, perlu ada diskresi," tuturnya.

Gayung bersambut. usulan Fraksi PPP mendapat dukungan dari Fraksi PKB dan Fraksi Golkar. Ketua Fraksi PKB. Tolak Atin menyampaikan pihaknya merasa yakin dengan kekhawatiran dan kebenaran pesan kiai As'ad itu.

"ini dalam rangka menjaga keamanan NKRI, kalau itu yang disampaikan KH Raden As'ad Syamsul Arifin sangat percaya kami," ucapnya.

Tolak sepakat tembok tinggi itu dapat menimbulkan masalah lingkungan dengan masyarakat sekitar juga. kemungkinan timbulnya masalah keamanan.

"Selain dampak lingkungannya harus juga waspada karena letak geografi Situbondo yang strategis dan rentan disusupi masuknya warga asing yang ilegal," ujarnya.

Ia mendukung usulan Fraksi PPP untuk ditindaklanjuti oleh pemda.

"Apa yang disampaikan faishol dari FPPP harus ditindaklanjuti, ada rencana aksi dan aksi konkret nantinya. Saya meragukan jiwa kenegarawanan kalau tidak ada respon," imbuhnya.

Senada, anggota Fraksi Golkar, Zuhri, menyetujui usulan itu dan mendorong ditindaklanjuti pemerintah daerah setempat secepatnya.

"Saya setuju sekali dan secepatnya. Ini lebih penting daripada yang ada duitnya karena menyangkut kesejahteraan, keselamatan, dan perlindungan warga kita," pungkasnya. (sbi/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News