Krisis Moralitas, Fajar Ajak Bacaleg Kampanye Lestarikan Pancasila

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto, mengajak para bakal calon legislatif (bacaleg) baik pusat dan daerah untuk berkampanye melestarikan Pancasila.

Menurut Fajar, kampanye itu bisa dilakukan bacaleg dengan memberikan dan menyodorkan program-program pelestarian Pancasila sebagai dasar adab perilaku politik.

"Sehingga, nantinya sebagai jaminan saat duduk mewakili untuk dan atas nama rakyat mampu menumbuhkan dan menjaga rasa nasionalisme untuk berjuang demi kemasalahatan rakyat," tutur Sekretaris DPC Peradi Gresik ini, Sabtu (30/9/2023).

Fajar menilai peringatan hari kelahiran dan kesaktian Pancasila tiap tanggal 1 Juni dan 1 Oktober belum mampu mendarahdagingkan 5 sila di dalam setiap insan wakil rakyat, para pemangku kebijakan, dan pemegang otoritas pengelola negeri ini.

"Pembuktian kesaktian Pancasila dalam ketatanegaraan mulai demokrasi terpimpin oleh Bung Karno, kemudian harus tumbang dengan start pemicu letupan G-30S PKI kemudian berganti orde baru," ucapnya.

Ia menyebut pergeseran gaya kepemimpinan dan kondisi dinamika politik pengelolaan negara terus berkembang. Isu yang diangkat saat ini pun bukan lagi persaolan idelologi bangsa, tapi sudah pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam aspek perilaku moralitas.

Ia menyontohkan banyaknya para koruptor yang ditangkap KPK. Hal itu menunjukkan perilaku aparatur yang tak mampu mengelola uang rakyat dengan adab dan nilai luhur amanat dari Pancasila.

"Mereka, mulai bupati, wali kota, dan legislator yang punya cap wakil rakyat, dan tentu semuanya mendapatkan jabatannya melalui proses politik yang panjang," jelasnya.

Namun praktiknya, kata Fajar, banyak lahir para oknum politikus preman dengan selalu menggunakan cara politik kotor, menerapkan manajemen konflik, endingnya sering dalam penyelesaian masalah tampil seakan sebagai mediator ulung dan tampil sebagai pahlawan dalam menyelesaian sengketa.

"Ujung-ujungnya, untuk menarik simpati dan mendulang suara yang lebih optimal demi merebut kekuasaan. Akibatnya, banyak pejabat yang terkena OTT KPK. Kesimpulannya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini sangat ironis," terangnya.

Fajar lantas menyebutkan bahwa roh Pancasila dalam melandasi jalan berpolitik ada pada sila kedua 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang mencerminkan adanya keyakinan antara pertanggungjawaban. Tidak hanya pada sesama manusia, namun pada Yang Maha Kuasa sebagaimana rumusan sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa".

"Karena dengan adab itu harusnya tahu pembeda antara perilaku sopan dan preman, hak dan batil, benar dan salah, serta barang halal dan yang haram," katanya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya pembentukan karakter di semua lapisan, dengan menyediakan generasi penerus bangsa yang profesional religius.

"Lembaga pendidikan sejak dini harus mengajarkan bukan hanya ilmu pengetahuan, namun jauh lebih penting pembelajaran adab atau pendidikan karakter dengan penerapan nilai butir-butir Pancasila," katanya.

"Pengkhianantan pada negara bukan hanya upaya mengganti dasar dan sistem negara sebagaimana gerakan 30 September 1965, akan tetapi ketika para pemegang kekuasaan dan pemegang otoritas berperilaku korup, maka inilah sebuah pengkhianatan nyata terhadap nilai-nilai adab Pancasila," pungkas Fajar. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News