Lima Problem Utama Gresik saat Investasi Tembus Rp37,043 Triliun

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua (Waka) DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim mengungkap, lima problem utama yang dihadapi Pemkab Gresik di saat investasi masuk hingga Oktober 2023 tembus di angka Rp37,043 triliun.

Dikatakan Anha, begitu sapaan akrabnya, kelima problem utama yang dihadapi Pemkab Gresik saat ini yakni pertama, kemiskinan. Angka kemiskinan di kabupaten berjuluk industri ini hingga 2023 masih tembus di angka di atas 10 persen.

"Masih tinggi angka kemiskinannya. Di atas 10 persen," ungkap Anha.

Kedua, pengangguran. Bahwa angka pengangguran di Gresik yang tumbuh subur ribuan industri baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada 2022 angkanya masih di atas 7 persen.

"Jadi, angka tingkat pengangguran terbuka (TPP) nya masih cukup tinggi kalau berkaca terhadap keberadaan investasi yang tumbuh subur. Namun, lapangan pekerjaan tak banyak dinikmati oleh warga lokal (Gresik)," cetus Ketua DPD Golkar Gresik ini.

Ketiga, infrastruktur: Tingginya investasi yang masuk di Gresik tak berbanding lurus dengan potensi pendapatan daerah (PD) maupun pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk.

Anha tantas mencontohkan bahwa pada 2023, berdasarkan kajian tim ahli bahwa, potensi PAD di Gresik mencapai Rp1,6 triliun. Namun, Pemkab Gresik hanya bersedia menerima tugas target PAD Rp1,4 triliun.

"Itu pun potensinya tak dapat terealisasi," jlentreh Anha.

Dampaknya, kata Anha, harus terjadi rasionalisasi pendapatan dan belanja. Pada APBD 2023 saat disahkan, proyeksi belanja mencapai Rp4,085 triliun, dan pendapatan daerah Rp3,9 triliun.

Namun, pada APBD-Perubahan (APBD-P) 2022, proyeksi belanja tinggal kisaran Rp3,7 triliun. Sehingga, banyak belanja program harus menyesuaikan postur kekuatan fiskal APBD.

"Seperti di dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR). Terpaksa ada rasionalisasi (efisiensi) belanja karena fiskal tak cukup. Akibatnya, sejumlah kegiatan infrastruktur tak bisa diwujudkan tahun ini," beber Anha.

Keempat, pelayanan publik yang tak bisa dioptimalkan di organisasi perangkat daerah (OPD) karena terbentur infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Dan, kelima, fiskal (keuangan daerah). Target PAD yang ditugaskan kepada OPD penghasil tak bisa tergarap dan terpungut dengan maksimal. Akibatnya, banyak target yang tak tercapai seperti yang terjadi di APBD 2023.

Sehingga, keuangan APBD Gresik tak bisa menopang pembiayaan. Dampaknya, terjadi defisit dan harus merasionalisasi sejumlah program/kegiatan dengan menyesuaikan kemampuan fiskal APBD.

"Makanya, untuk mengurai problem-problem daerah ini para pemangku harus punya kepiawaian dalam menjalankan tugas-tugas dan tata kelola pemerintahan," tutupnya. (hud/git)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News