Bawaslu Mojokerto Gelar Pertemuan Ajak Insan Pers Saling Sinergi Demi Pemilu 2024

MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif publikasi dan dokumentasi pengawasan tahapan kampanye pemilu Tahun 2024, di Grand Whiz Hotel Trawas, Selasa ( 12/11/2023).

Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Mojokerto ini bertujuan untuk menciptakan kondusifitas pada Pemilu 2024. 

Baca Juga: Hadir di Kampanye Paslon SALAF, Plt Bupati Malang Dilaporkan ke Bawaslu

Di kesempatan ini, Bawaslu mengundang puluhan wartawan dari berbagai media cetak, TV maupun online yang bertugas di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Tak hanya itu, dalam kesempatan ini juga hadir dari Panwascam Se- Kabupaten Mojokerto, dan perwakilan dari Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto sebagai narasumber.

Kepala bidang kewaspadaan dan penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Roul Amrulloh, menyampaikan bahwa Pemilu 2024 memerlukan adanya peran aktif partisipasi dari masyarakat.

Baca Juga: Serah Terima Kirab Pataka 2024, Pemkab Kediri Maknai Semangat Kebersamaan Warga Jawa Timur

Termasuk sinergitas, Bakesbangpol dengan KPU, Bawaslu dan Wartawan, semua bertujuan atau upaya masyarakat Indonesia agar bisa turut serta mensukseskan pemilu serentak di Tahun 2024.

Hadirnya teman media untuk menjembatani bersama rakyat untuk mengawasi pemilu bersama Bawaslu guna menegakkan keadilan pemilu.

Sedangkan, media adalah sumber informasi bagi masyarakat, dan turut membantu informasi yang benar guna turut menjaga stabilitas keamanan.

Baca Juga: KPU Kota Kediri Fasilitasi Paslon saat Kampanye

"Seperti diketahui, kehadiran media merupakan pilar ke 4 dalam demokrasi," kata Amrulloh.

Sementara ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal menyampaikan, bahwa peran media juga dibutuhkan dalam mensukseskan pemilu di Tahun 2024.

Dalam hal ini, media selain berfungsi sebagai sarana publikasi, juga sebagai alat kontrol sosial.

Baca Juga: Pjs Wali Kota Pasuruan Hadiri Kirab Maskot Pilkada 2024

Sebab Bawaslu sendiri kadang bisa mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pemilu setelah di muat di media.

Selanjutnya untuk dilakukan proses lanjutan. Persoalan dugaan itu masuk pidana Pemilu atau tidak.

"Sehingga, Bawaslu selain menggandeng KPU dan Gakkumdu ( Penegakan Hukum Terpadu) juga bersinergi dengan awak media," tutupnya. (ris/van)

Baca Juga: Khofifah Bangga, Industri Kertas Tisu di Ngoro Mojokerto Nyaris 100 Persen Berorientasi Ekspor

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News