Indeks SPBE Jawa Timur pada 2023 Tembus 3,62 dan Masuk Kategori Sangat Baik

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut tampak nyata dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 di tahun 2023.

Peningkatan angka itu mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang CETAR atau cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif.

“Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik,” kata Gubernur Khofifah, Minggu (14/1/2024).

Menurut dia, keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE.

Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Khofifah menyebut, pihaknya juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik, dan terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden.

"Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023," urai Khofifah.

Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo), sektor digitalisasi sistem pemerintahan ada Si-Master yang mendukungnya.

Kemudian pada sektor peningkatan investasi, Pemprov Jatim juga memiliki layanan JOSS Gandos atau akronim dari Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor serta pada sektor pengentasan kemiskinan.

Sedangkan untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS (Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) dan Jatim Bejo (Belanja Online).

“Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ucap Khofifah.

Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerja sama.

“Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” kata Khofifah.

Baca Juga: Khofifah-Emil Sowan ke Muhammadiyah

Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, gubernur berpesan kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya.

"Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya. (dev/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News