Pj Wali Kota Tegas Ingatkan ASN Pemkot untuk Cepat Tanggap Layani Masyarakat

KOTA MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro SSTP MSI tegas mengingatkan ASN birokrasi Pemkot Mojokerto untuk melayani masyarakat dengan baik dan bukan sebaliknya.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pemateri pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon II dan eselon III Pemkot Mojokerto di Amartahills Hotel and Resort, Kota Batu (4/2/2024).

"Kita harus dapat menciptakan birokrasi yang pro rakyat, serta dapat mewujudkan prinsip Good Governance and Clean Government, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, dengan didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Saat ini, tugas ASN Pemkot Mojokerto adalah, harus bisa memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat, tidak boleh lagi ada aparat pemerintahan minta dilayani masyarakat," tegas Ali Kuncoro dengan serius.

Dijelaskan pula Ali Kuncoro, Kegiatan ini untuk memperkuat kualitas dan kapabilitas para ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.

Ali juga menekankan kepada ASN, berikanlah pelayanan kepada masyarakat harus cepat, tanggap serta maksimal.

Masyarakat harus dilayani dengan baik dan Gercep (Gerak Cepat), jangan membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama.

Kedepannya, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi ASN.

Untuk itu, seluruh ASN Birokrasi Pemkot Mojokerto harus menyamakan frekuensi dan persepsi, sehingga tercipta kesatuan gerak untuk membawa Kota Mojokerto kedepan semakin cemerlang.

Diharapkan melalui pengembangan kompetensi ASN ini kedepan seluruh ASN Pemkot Mojokerto akan bisa memberikan dampak luar biasa bagi warga dan masyarakat Kota Mojokerto.

"Seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, bahwa ASN itu khadimul ummah, artinya sebagai pelayan masyarakat. Ketika bicara pelayan masyarakat maka ada unsur pengabdian di dalamnya, ketika kita ingin melakukan pengabdian yang terbaik maka pertama kita harus profesional," terangnya

"Pak Presiden juga menyampaikan pula bahwa setiap daerah baik itu Kabupaten/Kota/Provinsi harus punya semacam platform reformasi birokrasi tematik berdampak yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan, serta percepatan prioritas Presiden," ungkapnya, (ris/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News