Pemkab Kediri Komitmen Tingkatkan Integritas Tata Kelola Keuangan Daerah

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemkab Kediri berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola audit laporan keuangan daerah yang berintegritas pascapenyerahan LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah Unaudited tahun anggaran 2023.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, dalam giat penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur.

“Hari ini saya mewakili Mas Bup (Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana) menyerahkan LKPD Unaudited 2023 secara serentak kepada BPK Jatim atas penggunaan anggaran 2023,” ujarnya di Kantor BPK Jatim, Selasa (5/3/2024).

Diterangkan, laporan keuangan daerah yang berisikan seluruh kegiatan pemerintahan diharapkan mampu membangun perubahan positif regulasi sesuai regulasi yang ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kediri.

Apalagi, audit laporan kegiatan yang disusun secara akuntabel, juga tak lepas untuk perwujudan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan maupun perbaikan bagi dalam penyusunan program di tahun-tahun berikutnya.

“Kami berharap anggaran yang digunakan sudah tepat, efektif, efisien dan tentunya sesuai kebutuhan di Kabupaten Kediri. Sehingga akan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali,” kata Dewi.

Harapan itu menyusul pernyataan Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, yang mengatakan bahwa pihaknya secara khusus mendorong seluruh kepala daerah baik bupati dan walikota serta Pj bupati dan Pj walikota supaya bersinergi mewujudkan laporan keuangan daerah yang akuntabel sesuai dengan target sasaran dan dampaknya.

Menurut dia, dorongan untuk mewujudkan laporan yang akuntabel itu menyusul fungsi LKPD dalam menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas.

“Mulai dari perencanaan, penggunaan, pelaporan, dan audit. Sehingga mana yang belum selesai, maka harus diperbaiki. Laporan ini sangat berperan untuk membentuk instrumen kebijakan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat,” urai Adhy.

Dengan menerapkan hal itu, ia menerangkan pemerintah daerah bisa menggunakan laporan sebagai bahan analisis dan evaluasi untuk melaksanakan perencanaan berikutnya, serta percepatan melakukan roda pembangunan dapat berjalan sesuai instrumen.

Sebagaimana pelaksanaan good governance penting untuk dipahami bersama. Mengingat tahun 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karenanya, Pemprov berharap bahwa prestasi ini harus dipertahankan.

“Kita sudah bertekad, semua akan melakukan evaluasi dan perbaikan. Sehingga seluruh entitas di Jatim ingin mendapatkan peningkatan nilai. Mudah-mudahan indikator penilaiannya juga tidak meningkat lagi,” ucapnya.

Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, menyatakan pihaknya mengapresiasi penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 lantaran dilakukan secara serentak bagi seluruh kepala daerah. Dengan kekompakan ini diharapkan agar mampu menjadi percontohan yang mampu menginspirasi daerah yang akan disambangi BPK berikutnya.

“Jadi sudah waktunya kita bertekad untuk melangkah maju. Oleh karenanya, wajah Indonesia ke depan ini akan dilukis oleh para Bupati/Walikota se-Indonesia. Kita tinggalkan semua ego sektoral, karena kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kita,” paparnya. (adv/pkp)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News