Risma Menangis Ketika Dengar Lansia 90 Tahun di Magetan Tak Terima Bansos

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menangis ketika mendengarkan seorang lansia berusia 90 tahun yang hidup sebatang kara namun tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Momen tersebut terjadi, ketika rapat kerja Komisi VIII DPR yang dihadiri oleh Risma, Selasa (19/3/2024) sore.

Kejadian itu, berawal dari cerita anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, M Ali Ridha. Ia menceritakan lansia tersebut bernama Semi.

"(Semi) Hidup sebatang kara dan dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja membuat lempeng, kerupuk lempeng itu dengan bayaran Rp 5.000. Dan itu tentu tidak cukup untuk menghidupi dirinya dan saya sempat, Bu, saya datang," kata Ridha kepada Risma dalam rapat.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, M. Ali Ridho dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini.

"Saya menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya dan benar orang ini memang sebatang kara, dan kebetulan dia memasak mohon maaf, bu karena tidak ada beras (nahan nangis) dia harus memakan tahu dan kacang panjang yang harus direbus tanpa menu apa pun," tambahnya.

Di momen ini, Risma terlihat menutup mulutnya dengan tisu dan terlihat meneteskan air mata.

Kemudian, Ridha menyampaikan, Semi hanya warga tidak mampu yang ditemuinya.

Kendati demikian, ia meyakini bahwa Risma tentunya menemukan kasus serupa.

"Karena wilayah yang ibu tangani di seluruh nusantara ini," kata Ridha.

Lebih lanjut, Ridha mengatakan bahwa Semi tidak menerima bantuan karena tidak masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Padahal, lanjut Ridha, tetangga Semi menerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Tetapi dirinya tidak menerima bantuan. Supaya tidak panjang Bu Menteri, artinya begini, hal-hal seperti ini tentu banyak ibu temukan," ujar politikus Partai Golkar ini.

Dari cerita Sumi tersebut, Ridha merasakan bagaimana beratnya Risma menangani rakyat miskin di Indonesia.

Ia pun berharap, segera ada perbaikan dalam DTKS untuk mengatur seberapa besar warga yang semestinya layak menerima bantuan.

"Pertanyaannya, ketika itu terjadi di daerah lain, siapa yang bisa mengusulkan nama orang tersebut, agar dia bisa menerima DTKS? Petugas PKH kah? Kepala desa kah?" ujar Ridha. (rif)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News