Komisi IV DPRD Gresik saat membahas LKPj kepala daerah 2023 dengan OPD mitra. Foto: SYUHUD/HB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Gresik melakukan pendalaman laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun 2023, Kamis (18/4/2024).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Mohammad, tersebut mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra. Yaitu, RSUD Ibnu Sina; dinas sosial (dinsos); dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (KBP3A); dinas perpustakaan dan arsip, dinas pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga (disparekrafparbud); serta dinas pendidikan.
Mohammad menyampaikan, pendalaman materi LKPj kepala daerah tahun 2023 untuk mengevaluasi kinerja OPD mitra. Mulai program dan serapan anggaran yang dilakukan masing-masing OPD mitra.
"Kita tanyakan pelaksanaan program masing-masing OPD pada tahun 2023, mulai perencanaan, pelaksanaan, target, dan capaian serta serapan anggaran," ucap Mohammad kepada HARIAN BANGSA.
Dalam pendalaman LKPj kepala daerah tahun 2023, Komisi IV mendapatkan penjelasan dari kepala OPD soal program yang dijalankan selama setahun.
"Rata-rata capaian kinerja masing-masing OPD 90 persen," katanya.
Namun demikian, kata Mohammad, ada sejumlah catatan Komisi IV. Antara lain di dinas pendidikan. Ada 50 persen atau Rp70 miliar anggaran bantuan bos daerah (bosda) tahun 2023 belum dibayarkan, karena terkendala anggaran.
"Yang bisa dibayarkan tanpa merubah nomenklatur dan merubah peraturan bupati (perbup) adalah bosda untuk sekolah negeri, SDN, dan SMPN," tuturnya.
Namun, bosda untuk lembaga swasta bisa tetap dicairkan dengan merubah nomenklatur dan perubahan peraturan bupati (perbup).
"Bosdanya digunakan untuk biaya operasional kegiatan di masing-masing lembaga. Nanti ada juklak berbeda," terangnya.
Kemudian, di dinas sosial ada 70 ribu slot atau anggaran Rp50 miliar untuk warga miskin yang terdaftar di daftar terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos tahun 2023 yang belum diserap.
"Anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan program Universal Health Coverage (UHC). Jika data itu bisa dikirim ke Kemensos, maka akan bisa mengurangi Rp50 miliar pembiayaan program UHC yang selama ini dibiayai APBD Rp 100 miliar," bebernya.
"Karena itu, Komisi IV meminta sekda melakukan sosialisasi ke desa. Sehingga, bisa meringankan beban anggaran UHC Rp 100 miliar," imbuhnya.
Mohammad juga menyebut banyaknya puskesmas yang tidak layak di dinas kesehatan. Total ada 20 puskesmas dari 36 puskesmas se-Kabupaten Gresik.
"Jika untuk perbaikan puskesmas itu membutuhkan lahan, maka pemda bisa beli atau ruislag (tukar guling)," katanya.
Kekurangan dokter umum, tambah Mohammad, juga menjadi pembahasan. Pemkab Gresik kekurangan 30 dokter umum untuk layanan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan klaim BPJS menjadi rendah.
"Kami minta tahun 2025 kekurangan dokter umum bisa terpenuhi baik dengan cara rekrutmen PNS atau THL," pungkasnya. (hud/rev)
