Puluhan pemilik serta pekerja warkop dan karaoke saat menyampaikan aspirasinya kepada Lujeng Sudarto, Direktur LSM Pusaka.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan pemilik serta pekerja warkop dan karaoke menemui Lujeng Sudarto, Direktur LSM Pusaka di sebuah kafe di kawasan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Kamis (18/4/2024).
Lujeng mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan merumuskan perda tempat hiburan sehingga usaha mereka legal.
Baca Juga: Bersama para Petani Milenial, Khofifah Panen Bunga Sedap Malam di Pasuruan
"Kedatangan mereka meminta pemerintah agar mengeluarkan perda untuk usahanya," kata Lujeng.
Menurut Lujeng, mereka juga punya hak untuk mendapatkan kerja demi memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dibutuhkan perlindungan hukum yang jelas.
Terkait pertimbangan moral, kata Lujeng, selama aktivitas mereka tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lingkungan pendidikan, atau pondok pesantren, hal itu tidak ada masalah.
Baca Juga: Kinerja Buruk, Kepala Desa Kawisrejo Pasuruan Didesak Mundur
"Kecuali jika di situ terjadi unsur pelanggaran kriminalisasi, mengganggu lingkungan pendidikan, dan tepat peribadatan," katanya.
Lujeng mencontohkan kota-kota besar di Jatim, seperti Malang, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan lainnya, yang sudah memiliki perda tempat hiburan.
"Di luar Pasuruan terkait tempat karaoke dan warkop hiburan ada perdanya, kenapa tidak dengan Pasuruan?" ungkapnya.
Baca Juga: Tak Dukung Lingkungan Hidup, Lujeng Pertanyakan Visi 2 Paslon Pilbup Pasuruan 2024
Dia menyadari bahwa Pasuruan merupakan kota santri. Tapi dia juga berharap agar para pengusaha tersebut terwadahi sehingga tidak beraktivitas secara liar.
Namun, Lujeng juga menyarankan agar para pengusaha warkop dan karaoke nantinya bersedia menaati perjanjian dan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan perda yang disepakati.
"Kami tidak mau terjadi, misalkan izinya warkop dan karaoke, ternyata ada bisnis prostitusi dan lainya," tegas Lujeng.
Baca Juga: Pemilik Kafe di Ruko Gempol 9 Keluhkan Pungutan Rp80 Ribu per Hari, Minta Pertanggungjawaban
Suhadak, koordinator paguyuban, berharap pemerintah bisa memayungi usaha mereka melalui perlindungan hukum.
"Kami tidak memiliki penghasilan pasti jika usaha kami tergusur, karena itu merupakan satu-satunya pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga," ucapnya.
Rencanya, Senin (22/4/2024) depan mereka akan mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Surat permohonan laporan audiensi sudah diserahkan ke kantor DPRD.
Baca Juga: Khofifah Didoakan Dua Putra Pendiri NU dan Pengasuh PP Sidogiri Jadi Gubernur Dua Periode
"Ini saya sudah layangkan surat audiensi dan sudah di-acc," pungkasnya. (afa/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
