Soal Koalisi PDIP di Pilkada Gresik, Mujid: Tunggu Proses di DPP

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPC PDIP Kabupaten Gresik, Mujid Riduan, menyampaikan pihaknya saat ini tengah membangun komunikasi dengan parpol lain untuk membahas koalisi di Pilkada Gresik 2024.

Sebab, kursi PDIP Gresik di DPRD tak cukup untuk memberangkatkan pasangan calon (paslon) bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) sendiri.

Hasil Pemilu 2024, PDIP Gresik 'hanya' meraih 9 kursi DPRD. Sementara yang disyaratkan Undang-Undang yang mengatur pemilihan kepala daerah adalah parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 10 kursi atau 20 persen dari jumlah kursi DPRD untuk mengusung paslon.

"Karena itu, komunikasi dengan parpol lain sampai sekarang tengah kami bangun. Kami butuh tambahan kursi untuk mengusung paslon," ucap Mujid kepada BANGSAONLINE, Selasa (28/5/2024).

Disampaikannya, DPP PDIP saat ini tengah menjajaki koalisi dengan parpol lain untuk bergabung dan mengusung paslon bacabup dan bacawabup pada Pilkada 2024.

"Untuk koalisinya masih proses di DPP," terang Wakil Ketua DPRD Gresik ini.

Mujid menyampaikan, sejauh ini PDIP telah menjaring lima kandidat bacabup dan bacawabup untuk diusulkan ke DPP guna mendapatkan rekomendasi (rekom) sebagai tiket running Pilkada Gresik.

Untuk bacabup ada dua kandidat, yaitu Ketua DPC Gerindra Gresik, Asluchul Alif dan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani.

Sedangkan untuk bacawabup ada tiga orang yaitu, Ketua DPC PDIP Gresik Mujid Riduan, Sekretaris DPC PDIP Gresik Noto Utomo, dan Wabup Gresik Aminatun Habibah.

"Semua sudah kami usulkan ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi," tandasnya.

Siapa pun dari mereka yang mendapatkan rekomendasi dari DPP, Mujid menegaskan PDIP Gresik akan tunduk dan patuh melaksanakan perintah.

"Kami sami'na wa atha'na (tunduk dan patuh) perintah DPP," pungkas Mujid. (hud/van)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News