Ringkasan Berita
- Mahasiswa dari Aliansi Melihat Indonesia, GMNI Jombang, dan BEM Undar menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas kekhawatiran terhadap dampak pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM terhadap tekanan ekonomi masyarakat.
- Aktivis menuntut DPRD Jombang segera melakukan audit dan pemetaan kerentanan ekonomi masyarakat sebagai langkah awal kebijakan. Mereka juga mendesak adanya forum dengar pendapat terbuka dan pengawalan regulasi daerah untuk melindungi pelaku usaha kecil, petani, dan kelompok rentan.
- Mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama, termasuk publikasi data ekonomi kelompok rentan dan laporan capaian kerja dalam 100 hari. Mereka mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika tuntutan dialog diabaikan dan menilai respons anggota dewan selama ini berbelit-belit dan minim solusi konkret.
- Anggota DPRD Jombang, Anas Burhani, menerima dan mengapresiasi aspirasi mahasiswa, menyebutnya sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, ia menegaskan DPRD berfungsi dalam pengawasan dan pembentukan regulasi, sementara pelaksanaan program adalah tanggung jawab pemerintah daerah sebagai eksekutif.
JOMBANG,BANGSAONLINE.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Melihat Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Jombang, Jumat (19/6/2026), untuk mendesak pemerintah daerah dan DPRD memitigasi dampak pelemahan rupiah serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap masyarakat.
Aksi tersebut merupakan respons atas kekhawatiran mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin menekan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Massa aksi yang memadati halaman gedung dewan berasal dari gabungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Darul Ulum (Undar).
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat akibat berbagai tekanan ekonomi.
Ia meminta DPRD Jombang segera melakukan pemetaan dan audit terhadap tingkat kerentanan ekonomi masyarakat sebagai langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang tepat.
"Kami menuntut DPRD Kabupaten Jombang segera mengaudit kerentanan ekonomi di masyarakat. Efek isu global seperti pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM harus dipetakan dampaknya secara nyata pada kehidupan warga Jombang," tutur Daffa di sela-sela aksi.
Daffa juga menyoroti peran DPRD Jombang yang dinilai belum maksimal dalam mengawal berbagai persoalan nasional agar memperoleh tindak lanjut yang jelas hingga ke tingkat pusat.
"Kami meminta perwakilan dari seluruh fraksi hadir menemui kami. Jika tuntutan dialog ini diabaikan, kami akan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih besar," tegasnya.
Kekecewaan terhadap respons legislatif juga disampaikan pengurus DPC GMNI Jombang, Ahmad Nuha. Menurutnya, hingga kini belum terlihat langkah konkret yang ditawarkan wakil rakyat untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
Senada dengan itu, Ketua BEM Undar, Syahrul Rozi Akbar, menilai respons anggota DPRD terkesan berbelit-belit. Ia juga menyoroti minimnya kebijakan yang mampu memberikan perlindungan kepada sektor-sektor rentan.
"Masyarakat sedang kesulitan akibat lonjakan harga. Namun, skema bantuan anggaran untuk melindungi UMKM maupun petani justru hampir tidak ada solusinya saat ini. Ketika diminta menghadirkan seluruh fraksi, mereka juga terkesan menghindar," cetus Syahrul.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Jombang. Salah satunya meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jombang mempublikasikan data terkini mengenai kondisi ekonomi petani, pelaku UMKM, buruh, dan kelompok masyarakat rentan yang terdampak kenaikan biaya hidup.
Selain itu, massa menuntut adanya forum dengar pendapat yang terbuka agar masyarakat dapat mengetahui langkah konkret DPRD dalam mengatasi inflasi kebutuhan pokok. Mereka juga meminta pengawalan terhadap regulasi daerah yang mampu melindungi pelaku usaha kecil dan petani dari kenaikan biaya produksi maupun distribusi.
Tuntutan terakhir adalah meminta DPRD Jombang menyampaikan laporan capaian kerja terkait aspirasi tersebut dalam jangka waktu 100 hari.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani. Ia menilai tuntutan yang disampaikan mahasiswa sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
"Kami mengapresiasi dan mendukung tuntutan ini. Setelah kami telaah, poin-poin yang disampaikan memang sesuai dengan realitas yang dibutuhkan masyarakat," ujar Anas.
Meski demikian, Anas menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan dan pembentukan regulasi, sedangkan pelaksanaan program berada di tangan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif. DPRD, kata dia, akan segera menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui koordinasi dengan pihak terkait.
"DPRD bukan pelaksana teknis, melainkan Pemerintah Kabupaten (eksekutif). Oleh karena itu, kami akan segera memanggil pihak eksekutif untuk melakukan kajian dan pembahasan bersama terkait tuntutan ini," pungkas Anas. (aan/van)
