BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Poros Pemuda Bangkalan (PPB) menggelar aksi damai di depan Kantor Kecamatan Kamal, Senin (27/7/2026).
Mereka mendesak Camat Kamal agar tidak melakukan intervensi terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Lapangan PPB, Ahmad Romli, menyebut MBG merupakan program strategis nasional yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas konflik kepentingan.
“Kami memandang persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun lembaga pengawas agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Dalam aksinya, PPB menyampaikan 5 tuntutan, yakni meminta Camat Kamal tidak mengintervensi tata kelola SPPG, memberikan klarifikasi terbuka, menghormati kewenangan penyelenggara, menjamin kebebasan sekolah menentukan mitra sesuai prosedur, serta memastikan program berjalan sesuai aturan tanpa kepentingan pribadi.
Menanggapi hal itu, Camat Kamal, Ainul Yaqin, membantah tudingan intervensi.
“Saya tidak pernah datang ke sekolah untuk mengatur kerja sama karena itu hak pihak terkait. Sesuai petunjuk teknis, perpindahan dapat dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah diatur,” paparnya.
Ia menambahkan, sebagai Ketua Satgas SPPG Kecamatan, pihaknya berkewajiban melakukan pemantauan. Namun, setiap persoalan diupayakan diselesaikan secara persuasif.
“Kami mengedepankan cara kekeluargaan. Apalagi masyarakat Kamal masih saling mengenal sehingga persoalan sebisa mungkin diselesaikan di tingkat bawah,” katanya.
Ia juga menegaskan pendataan SPPG merupakan tugas kecamatan karena pemerintah daerah kerap meminta laporan perkembangan program.
“Pendataan itu memang kewajiban kami. Kalau ada permintaan data, tentu kecamatan harus menyiapkannya,” pungkasnya.
Lebih lanjut, masyarakat disebut sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam mengawasi kualitas pelaksanaan program MBG.
"Masyarakat Kamal sudah cerdas. Kalau ada menu makanan yang kurang baik atau pelayanan yang tidak sesuai, tentu akan ada kritik dan protes. Itu hal yang wajar," pungkasnya. (uzi/mar)
