BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Harapan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) di Kota Dzikir dan Sholawat mulai menemukan titik terang.
Perjuangan memastikan kejelasan status tenaga kesehatan, pendidikan, dan teknis kini memasuki tahapan verifikasi, serta sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pusat.
Hal tersebut disampaikan Lutfi Qomari dan Lina Budiyarti, 2 pejuang PPPK PW Bangkalan, usai menyampaikan aspirasi sekaligus data kepegawaian di Gedung DPR RI, Senin (7/9/2026). Mereka diterima Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, Mensesneg, serta menteri terkait.
“Jumlah yang kami perjuangkan sebanyak 5.427 pegawai. Khusus tenaga kesehatan sebanyak 836 pegawai,” kata Lutfi.
Menurut dia, pertemuan di DPR RI tidak hanya menjadi ruang aspirasi, tetapi juga bagian dari proses pencocokan data. Lina menambahkan, pendataan dilakukan untuk memastikan validitas agar tidak terjadi perbedaan antara data daerah dan pusat.
“Data yang disetor harus betul-betul diverifikasi,” ucapnya.
Keduanya berharap proses verifikasi dan sinkronisasi dapat memberikan kepastian status bagi PPPK PW Bangkalan. Mereka diminta bersabar menunggu pencocokan data hingga akhir tahun atau Desember 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Nunuk Kistiani, mengapresiasi perjuangan tersebut.
“Semoga apa yang diperjuangkan para PPPK Paruh Waktu ini dapat terealisasi dengan baik, baik dari tenaga kesehatan, pendidikan maupun teknis,” tuturnya.
Nunuk berharap, status PPPK PW dapat meningkat bertahap menjadi PPPK penuh waktu hingga peluang menjadi PNS.
“Semoga para PPPK Paruh Waktu bisa menjadi PPPK penuh waktu, bahkan bisa menjadi PNS secara berangsur-angsur, agar kesejahteraannya meningkat,” paparnya.
Ia menilai peningkatan status akan berdampak positif terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus pengelolaan tenaga kesehatan di daerah. (uzi/mar)
