KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Komitmen Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam memajukan iklim perkoperasian kembali mendapat apresiasi nasional. Perempuan yang akrab disapa Ning Ita ini dianugerahi penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahambara pada ajang Koperasi Award 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (20/8/2026) malam.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi Ika Puspitasari dalam menggerakkan serta memperkuat peran koperasi di Kota Mojokerto.
Baginya, penghargaan ini bukan sebatas simbol apresiasi, melainkan pemacu semangat untuk terus menghadirkan koperasi yang sehat, mandiri, serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga.
“Terima kasih kepada Kementerian Koperasi, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melanjutkan program-program perkoperasian secara berkelanjutan. Koperasi harus kuat, koperasi harus bangkit, sehingga memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat,” tuturnya.
Capaian ini melengkapi deretan prestasi Wali Kota Mojokerto di bidang pembinaan koperasi. Sebelumnya pada 2022, ia dianugerahi predikat Penggerak Koperasi Terbaik Tingkat Nasional oleh Dekopin. Penghargaan serupa terus berlanjut pada 2025 sebagai Tokoh Pembina Koperasi Jawa Timur, serta penghargaan Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur pada 2026.
Di bawah kepemimpinannya, Kota Mojokerto kini menaungi 213 unit koperasi, di mana 164 di antaranya berstatus aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 koperasi telah masuk dalam kategori sehat dan 39 koperasi berpredikat cukup sehat.
Ika Puspitasari menekankan bahwa pembenahan kualitas kelembagaan dan tata kelola harus berjalan beriringan agar koperasi mampu beradaptasi dengan tantangan ekonomi modern.
“Kami ingin koperasi di Kota Mojokerto terus berkembang dan semakin dirasakan manfaatnya. Karena itu, pembinaan dan peningkatan kualitas koperasi akan terus kami lakukan secara berkelanjutan,” terangnya.
Ia meyakini bahwa koperasi merupakan pilar vital dalam membangun ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, keberadaan koperasi yang sehat perlu terus dikawal agar dapat menyokong ketahanan ekonomi daerah secara menyeluruh.
