Ringkasan Berita
- Sekjen Kemenhaj mendorong percepatan konsolidasi kelembagaan dan penyerapan anggaran, dengan menekankan bahwa efisiensi dan transparansi harus tetap menjadi prioritas meski target realisasi anggaran perlu ditingkatkan.
- Peningkatan kualitas layanan difokuskan pada penguatan komunikasi publik dan sinergi lintas instansi, terutama untuk mengedukasi masyarakat guna mencegah praktik penipuan travel umrah.
- Komitmen terhadap kesehatan jemaah haji ditegaskan sebagai harga mati (istithaah kesehatan), dengan memerlukan sinergi ketat pemangku kepentingan untuk memastikan pemenuhan syarat fisik dan medis calon jemaah.
- Transformasi kelembagaan meliputi rancangan Kantor Percontohan, digitalisasi layanan, dan perluasan kemitraan, yang diimbangi dengan imbauan menjaga integritas serta menghindari konflik kepentingan.
- Forum konsolidasi diharapkan menghasilkan rekomendasi solutif dan perbaikan nyata, bukan sekadar wacana, untuk menjawab tantangan penyelenggaraan haji dan umrah ke depan.
BALIKPAPAN, BANGSAONLINE.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Sekjen Kemenhaj) RI, Teguh Dwi Nugroho, mendorong percepatan konsolidasi kelembagaan, penyerapan anggaran, serta penguatan kualitas layanan bagi jemaah haji dan umrah di wilayah Kalimantan.
Teguh menyoroti capaian realisasi anggaran yang harus diakselerasi hingga melampaui target 55 persen pada Semester II 2026. Meski demikian, ia mengingatkan agar efisiensi dan transparansi tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan sekadar mengejar angka realisasi. Pastikan setiap kegiatan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan efisien,” kata Teguh dalam agenda Akselerasi Konsolidasi Kelembagaan dan Layanan Kesekretariatan Kemenhaj Zona Kalimantan di Balikpapan pada Kamis (20/8/2026).
Ia menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhaj di daerah khususnya Kepala Kanwil hingga Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota untuk memperkuat komunikasi publik dan sinergi lintas instansi. Hal ini dinilai krusial, terutama dalam mengedukasi masyarakat terkait regulasi umrah guna menghapus praktik penipuan travel yang kerap merugikan calon jemaah.
Terkait pelaksanaan ibadah haji, Teguh kembali menegaskan komitmen pemerintah terhadap aspek kesehatan jemaah.
“Istithaah kesehatan adalah harga mati yang wajib dipenuhi. Sinergi dengan pemangku kepentingan terkait harus diperketat untuk memastikan jemaah benar-benar memenuhi syarat fisik dan medis sebelum diberangkatkan,” jelasnya.
Teguh menekankan pentingnya penerapan standar service excellence di seluruh tingkatan kantor pelayanan. Petugas diminta lebih proaktif dan responsif dalam mendampingi isu-isu teknis jemaah, seperti penggabungan mahram, pelimpahan porsi, pendampingan lansia, hingga proses mutasi sesuai aturan yang berlaku.
Dari sisi transformasi organisasi, Kemenhaj tengah merancang pembentukan Kantor Kemenhaj Percontohan, perluasan jejaring kemitraan, serta digitalisasi tata kelola layanan. Semua langkah ini diimbangi dengan imbauan tegas agar seluruh jajaran menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan.
Teguh berharap forum konsolidasi zona Kalimantan ini tidak berhenti pada wacana, namun juga dapat melahirkan poin-poin konkret demi perbaikan penyelenggaraan haji dan umrah di masa mendatang.
“Setiap evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata. Forum ini harus merumuskan rekomendasi solutif untuk menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan haji dan umrah ke depan,” pungkasnya. (msn)
