SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyentil sejumlah pakar pengkritik pemerintah mendapat sorotan dari Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto.
Henri menilai sikap tersebut menunjukkan kecenderungan yang disebutnya sebagai anti-intellectualism.
"Prabowo nampaknya tidak suka bahkan benci dengan Pakar, terutama pada mereka yang mengritiknya. Sikap seperti ini sering disebut anti-intellectualism, merujuk pada orang atau pemimpin yang bersikap skeptis, tidak percaya, bahkan bermusuhan terhadap intelektual, akademisi, kaum terdidik, serta kegiatan intelektual yang disebut pakar," tulisnya di akun X, dikutip Minggu (20/9/2026).
"Pakar atau kaum intelektual dianggap sebagai kelompok yang berbeda dari 'rakyat biasa', terlalu teoritis, tidak praktis, atau bahkan berbahaya," sambung dia.
Henri kemudian mengaitkan pandangannya dengan dinamika politik modern dan kehidupan demokrasi. Menurut dia, istilah anti-intellectualism kerap digunakan untuk menggambarkan retorika populis yang berhadapan dengan kelompok intelektual.
"Istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan retorika populis dari pemimpin yang aslinya berkarakter otoriter, yang suka menyerang 'elit intelektual' 'profesor' atau 'pakar'. Baginya kaum intelektual itu dianggap 'mengganggu' karena cenderung mempertanyakan kebijakan kekuasaan dan menyebarkan pemikiran kritis," jelasnya.
Henri selanjutnya menyoroti respons pemerintah terhadap kritik dan masukan yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo.
"Tidak mengherankan jika selama ini Pemerintahan Prabowo terkesan tidak mendengarkan kritik dan masukan. Karena menganggap Pemerintahlah yg paling benar. Hanya institusinya yang mewakili kebaikan dan kepentingan negara. Sedang kaum intelektual kritis dicap negatif sebagai 'bodoh', melengkapi perbendaharaan kata sebelumnya seperti 'antek asing' dan 'londo ireng'," terang dia.
"Makanya tidak heran, jika orang orang yg ada di sekitar kekuasaan, dipilih yang tidak bicara kritis. Yang penting nurut dan loyal sebagaimana dalam tradisi prajurit atau tentara. Mengabaikan nilai nilai demokratis yg menganggap kritik itu mencerdaskan, mendewasakan, dan membuat pemerintah lebih hati hati dan bijak," sambungnya.
Lebih lanjut, Henri mempertanyakan sikap Prabowo yang dinilainya berbeda dengan tradisi intelektual yang ia kaitkan dengan ayah Presiden, Prof Soemitro Djojohadikoesoemo. Ia juga menghubungkan gaya komunikasi Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Aneh jika Prabowo tidak suka dengan tradisi intelektual yg kritis seperti bapaknya dulu. Atau inilah gaya retorika Prabowo yg mengikuti gaya komunikasi Donald Trump, pemimpin negara demokrasi tapi berkakter anti demokrasi," ungkapnya.
"Trump dikenal menerapkan gaya komunikasi “Discredit Strategy” yang hobinya suka menyerang dan mendiskreditkan kaum kritis di Amerika Serikat sebagai kelompok yang tidak patriotik," sebut Henri.
Henri kemudian menilai terdapat kemiripan dalam gaya komunikasi Prabowo dan Trump, terutama dalam narasi mengenai upaya membangun kejayaan negara masing-masing.
"Dia yang mewakili kepentingan negara, sedang pengritiknya dicap sebagai 'Traitor' pengkhianat, penyebar berita bohong dan the enemy of the american people” musuh rakyat AS. Prabowo melakukan hal yang tak banyak beda," pungkasnya.
