SURABAYA,BANGSAONLINE.com – Akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim As, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Timur meningkatkan kinerja dan menghadirkan dampak nyata untuk mewujudkan visi Gerbang Baru Nusantara (GBN).
Menurutnya, visi pembangunan tersebut harus menjadi penggerak transformasi birokrasi agar Jawa Timur semakin berdaya saing di tingkat nasional hingga global, bukan sekadar slogan atau jargon pembangunan.
Pandangan itu disampaikan Surokim dalam sarasehan Hari Jadi ke-81 Jawa Timur yang digelar di KRI Makassar pada 13 Oktober 2026.
Ia menilai, periode kedua kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menjadi momentum penting untuk memperkuat implementasi GBN agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
“Gerbang Baru Nusantara harus benar-benar menjadi tantangan sekaligus energi bagi seluruh OPD untuk naik level. Bukan sekadar menjadi visi tertulis atau jargon, melainkan sumber inspirasi bagi setiap langkah dan kebijakan pembangunan di Jawa Timur,” ujarnya.
Surokim menilai, keberhasilan GBN bergantung pada kemampuan setiap OPD menerjemahkan visi tersebut ke dalam target konkret, terukur, dan berorientasi pada dampak.
Setiap perangkat daerah perlu membangun keunggulan sesuai bidangnya agar mampu menjadi rujukan dan percontohan di tingkat nasional, sekaligus membuka peluang untuk bersaing di panggung global.
Ia menegaskan, peningkatan kinerja OPD tidak cukup hanya diukur dari capaian keluaran (output) rutin maupun tingkat penyerapan program.
Setiap kebijakan juga harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat serta meninggalkan warisan pembangunan (legacy) yang sejalan dengan cita-cita Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.
“Yang harus didorong sekarang adalah bagaimana setiap OPD mampu menghasilkan dampak nyata. Jangan hanya berorientasi pada penyelesaian program rutin, tetapi bagaimana program tersebut memberikan nilai tambah, menciptakan perubahan, dan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai gerbang baru pembangunan nasional,” jelasnya.
Sebagai contoh, Surokim menyebut program transportasi publik Trans Jatim sebagai salah satu inisiatif yang memperlihatkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, semakin luasnya pengenalan masyarakat terhadap Trans Jatim menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Program serupa perlu terus dikembangkan agar tidak hanya menjadi layanan sektoral, tetapi juga mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Surokim menekankan tiga prinsip utama yang perlu menjadi landasan gerak seluruh OPD, yakni akses, koneksi, dan partisipasi.
Akses berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan dan peluang pembangunan.
Koneksi menekankan pentingnya keterhubungan antardaerah, antarsektor, serta antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, partisipasi diperlukan agar masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan turut merasakan manfaatnya.
“Basisnya adalah akses, koneksi, dan partisipasi. Tiga prinsip ini harus menjadi energi bagi OPD untuk terus membuka akses, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan begitu, program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dan memberikan dampak yang lebih besar,” ungkapnya.
Dorong Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan
Lebih lanjut, Surokim berharap GBN berkembang dari gagasan strategis menjadi realitas pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.
Implementasinya perlu diarahkan untuk memperluas pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan, tantangan pembangunan tidak akan terjawab secara optimal apabila setiap OPD masih bekerja secara sektoral tanpa sinergi dan capaian yang signifikan.
Karena itu, evaluasi kinerja perlu diperkuat untuk memastikan setiap program terhubung dengan agenda pembangunan daerah secara menyeluruh.
Menurutnya, pada usia ke-81 tahun, Jawa Timur perlu terus mengoptimalkan peran birokrasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Penguatan koordinasi, inovasi pelayanan, dan orientasi pada hasil menjadi kebutuhan penting agar visi GBN tetap memiliki daya dorong.
“Pada usia Jawa Timur yang ke-81 ini, seluruh OPD perlu terus dilecut untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan perannya. Kalau masih bekerja secara sektoral dan belum menghasilkan dampak signifikan, tentu perlu ada penguatan dan evaluasi yang lebih intensif,” tegasnya.
Surokim menambahkan, Gerbang Baru Nusantara seharusnya menjadi semangat bersama bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi, membangun kolaborasi, dan menghadirkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Dengan demikian, keberhasilan GBN tidak hanya ditentukan oleh kuatnya visi kepemimpinan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh OPD menerjemahkannya menjadi aksi nyata. Melalui penguatan akses, konektivitas, dan partisipasi, Jawa Timur diharapkan semakin mampu memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan, meningkatkan daya saing nasional, dan memperluas kontribusinya di tingkat global,” pungkasnya. (mdr/van)
