KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, KH An’im Falachuddin Mahrus (Gus An’im), mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada perluasan akses pendidikan pada Program Sekolah Rakyat. Ia menekankan pentingnya pemetaan masa depan para siswa sejak dini agar tidak memicu pengangguran usai lulus.
Pesan tersebut disampaikan Gus An’im saat mengisi paparan dalam agenda Diseminasi Program Prioritas Presiden RI 2026 di Pendopo Panjalu Jayati, Kabupaten Kediri, Rabu (28/10/2026).
Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo ini menguraikan sejumlah catatan lapangan terkait implementasi program, mulai dari temuan minimnya jumlah pendaftar di beberapa titik, hingga tantangan menjaga konsistensi motivasi belajar siswa.
“Kami berharap Kota Kediri dan Kabupaten Kediri bisa memaksimalkan program Sekolah Rakyat. Ada sebagian Sekolah Rakyat yang kekurangan murid. Ini harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujar Gus An’im.
Ia menggarisbawahi bahwa tolok ukur keberhasilan program prioritas ini tidak boleh berhenti pada penyediaan gedung atau target kuota pendaftaran. Sinergi antara lembaga sekolah, perguruan tinggi, dan dunia industri perlu dirancang matang sejak awal guna menjamin kelanjutan studi maupun peluang kerja lulusannya.
“Harapan kami, setelah lulus SMA, mereka memiliki akses untuk melanjutkan kuliah atau bekerja sambil berkuliah. Syukur-syukur mereka juga mendapat prioritas untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang terkoneksi dengan pemerintah,” tegasnya.
Merespons masukan tersebut, Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Jawa Timur, Agus Surya Pramono, menyatakan bahwa operasional Sekolah Rakyat saat ini masih berada pada fase tahun pertama serta terus menjalani pembenahan internal.
“Ini masih tahun pertama dan belum ada kelulusan. Insyaallah, berbagai kekurangan yang ada akan terus dibenahi. Terkait kelulusan, apakah melanjutkan ke perguruan tinggi maupun bekerja, semuanya akan didorong ke arah sana,” terang Agus.
Agus memaparkan, ekspansi Sekolah Rakyat di Jawa Timur dieksekusi secara bertahap menyesuaikan kesiapan lahan dan aspek legalitas tanah di masing-masing area.
Pembangunan gelombang ketiga saat ini tengah berjalan di Kabupaten Bangkalan dan Lamongan, sementara wilayah seperti Kabupaten Tulungagung diproyeksikan masuk skema 2027.
"Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Kediri fokus utama saat ini adalah mengoptimalkan operasional sekolah yang ada dan mengevaluasi kekurangan yang ditemukan," tandasnya.
Selain isu pendidikan, forum ini diisi dengan penguatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) serta penyerahan bantuan modal usaha program pemberdayaan sosial ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial (Kemsos) RI.
Perwakilan Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Kemsos RI, Anak Agung Ayu Mirah Kirani, menjelaskan bahwa suntikan modal usaha produktif diberikan hingga nominal maksimal Rp5 juta per penerima, disesuaikan dengan proposal dan rencana anggaran biaya (RAB) yang lolos verifikasi.
Ayu memastikan dana PPSE ditransfer penuh tanpa potongan apa pun. Pihaknya mewanti-wanti para keluarga penerima manfaat (KPM) agar mengalokasikan dana tersebut murni untuk pengembangan unit usaha demi kemandirian finansial jangka panjang.
“Kami berharap bantuan ini digunakan untuk mengembangkan usaha produktif, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat,” ucap Ayu.
Kegiatan yang dihadiri para pendamping PKH, KPM dari 36 kecamatan se-Kabupaten Kediri, serta wali murid Sekolah Rakyat ini diakhiri dengan penyerahan bantuan PPSE secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat.
