MADIUN,BANGSAONLINE.com - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun mulai digelar pada Jumat (31/7/2026) sebagai bagian dari program pemerintah pusat untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkarakter.
Mengusung tema “Menanam Harapan, Menumbuhkan Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat”, kegiatan tersebut menjadi tonggak dimulainya akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi ratusan anak di wilayah Madiun dan sekitarnya.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Madiun untuk mengoperasikan program pendidikan inklusif tersebut.
Selain itu, Hari Wuryanto menjelaskan dampak strategis keberadaan Sekolah Rakyat terhadap upaya pengentasan kemiskinan di daerah.
Pada tahap awal, sekitar 260 hingga 360 siswa akan ditampung dari total kapasitas gedung yang diproyeksikan mampu menampung hingga 1.200 siswa.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga peserta didik.
Seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan siswa ditanggung negara sehingga beban keluarga kurang mampu, khususnya yang terdata dalam Desil 1, dapat berkurang secara signifikan.
"Begitu anak-anak masuk ke sini, secara otomatis mereka keluar dari beban Desil satu karena seluruh kebutuhannya sudah terpenuhi. Bahkan, tidak hanya anak-anaknya, rumah keluarganya pun kelak akan kita bantu perbaiki," tutur Hari Wuryanto.
Terkait pengawasan operasional, Pemerintah Kabupaten Madiun akan terus memantau perkembangan harian di lapangan bersama perangkat daerah terkait, kepala sekolah, serta ketua asrama.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kualitas pembelajaran siswa berjalan sesuai harapan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rachmat Koesnadi, menyampaikan bahwa MPLS digelar secara serentak di hampir 50 Sekolah Rakyat Terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, pelaksanaan pendidikan berasrama secara penuh (*full boarding*) di Kabupaten Madiun dijadwalkan mundur sekitar tujuh hingga 10 hari. Para siswa diperkirakan mulai menempati asrama secara penuh pada 10–15 Agustus 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sarana pendukung, terutama fasilitas sanitasi, aman dan layak digunakan.
"Pada prinsipnya ruang kelas dan unit bangunan hunian asrama sudah siap. Saat ini proses finishing menyisakan sekitar 5% pekerjaan, antara lain penyaluran air bersih dari toren utama ke toren bangunan, perapian fasilitas toilet, serta pembersihan area kantin. Kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan sebelum dihuni secara penuh," terang Rachmat.
Rachmat menegaskan, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi mengusung prinsip multi entry dan multi action.
Dengan konsep tersebut, pelaksanaan pembelajaran serta pemanfaatan fasilitas dapat disesuaikan secara adaptif berdasarkan kesiapan sarana dan prasarana maupun kondisi lingkungan setempat. (dro/van)
