GRESIK,BANGSAONLINE.com - Warga pesisir Mengare, Kecamatan Bungah memprotes aktivitas pengurukan susur sungai yang dilakukan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE).
Sebagai bentuk penolakan, warga memasang sejumlah spanduk di sepanjang bantaran sungai. Salah satu spanduk bertuliskan, "kami warga Mengare bukan anti pembangunan tapi tolong dalam mengambil keputusan wahai kaum oligarki dan pengembangan kawasan JIIPE".
Spanduk tersebut juga memuat enam pernyataan sikap warga. Isinya meliputi tuntutan percepatan normalisasi untuk mengembalikan fungsi sungai, penghentian pengurukan susur sungai hingga ada kepastian dari pihak pengembang, serta pengusutan dugaan mafia sungai yang disebut mengancam mata pencaharian nelayan.
Warga juga mempersoalkan proses tukar guling sungai yang dinilai sebagai akal-akalan pengembang, dugaan penghilangan fungsi sungai, hingga pencemaran air tambak dan ikan akibat reklamasi PT BKMS.
Warga mendesak agar aktivitas pengurukan dihentikan sementara sampai ada kejelasan penyelesaian dari pihak pengembang kawasan JIIPE, yakni PT BKMS, maupun Badan Pengusahaan Kawasan (BPK).
Selain memprotes pengurukan, warga mengeluhkan kondisi tambak yang diduga terdampak pencemaran akibat aktivitas tersebut. Mereka juga menilai perubahan saluran air menghambat pasokan menuju tambak sehingga mengancam keberlangsungan usaha perikanan.
Malik, salah seorang petani tambak, mengaku mengalami kerugian akibat kondisi tersebut. Ia menyebut lahan tambak yang masih digarapnya belum dibebaskan, tetapi aliran airnya sudah terdampak proyek pengurukan.
"Sebagai penyewa kami sangat rugi. Saluran airnya diuruk, lahan kami hancur dan ikan kami mati. Kami menuntut ganti rugi dan normalisasi," ungkap Malik.
Malik juga meminta PT BKMS segera menormalisasi saluran air agar fungsinya kembali seperti semula. Menurutnya, masih terdapat lahan tambak produktif yang membutuhkan pasokan air.
"Lahan tambak yang saya garap belum dibebaskan, tapi saluran airnya sudah diuruk. Akibatnya aliran air tidak bisa masuk tambak, ikan banyak yang mati karena tambaknya keruh dan kering," tegasnya.
Hal senada disampaikan Abdul Amin. Ia menegaskan bahwa aksi protes tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan kawasan industri. Warga hanya meminta agar pengembangan kawasan tetap memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat sekitar, terutama nelayan dan petambak yang terdampak.
"Kami ingin ada penyelesaian yang transparan, pemulihan saluran air dan lingkungan akibat aktivitas pengurukan," pungkasnya.
Menanggapi tuntutan warga Mengare, Community Development (Comdev) Manager PT BKMS, Yudi Darjanto, menyatakan pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat, khususnya terkait keberlangsungan aktivitas dan mata pencaharian warga.
Oleh karena itu, pihak JIIPE menyatakan berkomitmen menjalankan pengembangan kawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, aspek lingkungan, serta kepentingan masyarakat sekitar.
"Terkait kondisi yang disampaikan, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menelaah kondisi di lapangan, termasuk aspek teknis yang relevan dengan hal ini," ujar Yudi, Senin (2/11/2026).
Yudi menambahkan, pihak JIIPE juga siap menjalin komunikasi dengan warga untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.
"Kami terbuka terhadap komunikasi yang konstruktif guna mencari pemahaman bersama dan langkah penanganan yang tepat berdasarkan hasil penelaahan tersebut,” pungkasnya. (hud/van)
