SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota MPR RI sekaligus DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I., menegaskan bahwa praktik demokrasi di Indonesia wajib senantiasa berpijak pada konstitusi sebagai aturan main tertinggi penyelenggaraan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan senator yang akrab disapa Ning Lia ini dalam kegiatan sarasehan kebangsaan bersama masyarakat, Minggu (8/11/2026), saat membedah peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan.
Ning Lia menggarisbawahi bahwa setiap dinamika proses politik maupun perumusan kebijakan publik harus berada di dalam koridor hukum dasar negara.
"Kita bicara Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang berdasarkan konstitusi, bukan hanya proses demokrasi," tegasnya.
Ia memaparkan bahwa substansi demokrasi tidak boleh berhenti pada mekanisme elektoral pemilihan pemimpin atau penyampaian aspirasi semata. Kebijakan yang dihasilkan dari proses politik tersebut harus memiliki dasar legalitas serta selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional.
Lebih lanjut, alumni Universitas Airlangga ini mengimbau agar literasi konstitusi tak hanya dikuasai oleh elit pejabat atau kalangan akademisi, tetapi diserap hingga tingkat akar rumput.
Menurutnya, partisipasi aktif serta aspirasi warga sangat krusial untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah. Ning Lia pun mendorong penguatan ruang komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat agar nilai-nilai konstitusi benar-benar terealisasi dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar menjadi norma tertulis.
