MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Rapat yang berlangsung di Gedung Graha Whicesa atau Graha Wiyata Jasa DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan RAA Basoeni Nomor 35, Sooko, itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Khoirul Amin, didampingi wakil ketua dewan lainnya.
Dalam agenda tersebut, 9 fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto menyampaikan pandangan umum terhadap dua raperda yang diajukan pemerintah daerah. Fraksi-fraksi tersebut meliputi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, NasDem, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Persatuan Amanat Indonesia (PANDO).
Penyampaian pandangan umum fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan raperda yang bertujuan memberikan masukan, catatan, serta rekomendasi terhadap substansi regulasi yang akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
Khoirul selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto menjelaskan, seluruh fraksi telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pandangan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 maupun Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Menurut dia, proses pembahasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan daerah yang akan ditetapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.
Pelaksanaan rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur eksekutif lainnya.
"Alhamdulillah, rapat paripurna telah berjalan dengan lancar dan kondusif. Hal tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik, kedewasaan berpolitik, serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota dewan dan pihak eksekutif untuk mengutamakan kepentingan masyarakat," kata Khoirul.
"Suasana yang kondusif seperti ini sangat penting agar setiap pengambilan keputusan, baik terkait legislasi, penganggaran, maupun pengawasan, dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran," sambungnya. (adv/ris/mar)
