SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), asal Suriah, sebagai tersangka. Polisi juga mengidentifikasi 19 orang yang diduga menjadi korban eksploitasi, termasuk satu anak di bawah umur.
Pengungkapan kasus disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas; Dirres PPA/PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setiyaningrum, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas yang diduga mengarah pada eksploitasi tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Tersangka diketahui masuk ke Indonesia pada Maret 2026 dengan visa kedatangan untuk keperluan bisnis atau investasi.
Kabid Humas Polda Jatim menyatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam mencegah dan menindak praktik perdagangan orang.
“Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari praktik perdagangan orang dan eksploitasi,” ujarnya.
Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim menjelaskan perkara tersebut bermula dari laporan salah satu korban yang masih berusia di bawah umur. Korban awalnya dijanjikan pekerjaan di sebuah restoran di wilayah Waru, Sidoarjo.
Namun dalam perkembangannya, pekerjaan yang dijanjikan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena usaha restoran tersebut belum beroperasi secara penuh.
"Jadi bermula korban ini dijadikan sebagai kasir di sebuah restoran namun karena belum operasional sehingga dipekerjakan yang kurang manusiawi. Selain itu juga karyawan juga digaji tidak layak alias sangat rendah, juga untuk 19 korban tersebut dipaksa untuk membuat surat pernyataan tidak boleh mengundurkan diri dan bila mengingkari akan didenda cukup besar," kata Ganis.
Menurut penyidik, para korban direkrut melalui media sosial dan menerima upah sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Mereka juga diduga diancam denda antara Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri dalam waktu tertentu.
“Tersangka diduga memanfaatkan tenaga kerja dengan upah rendah untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Para pekerja juga diberikan beban pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan melampaui batas kemampuan," ucap Ganis.
"Seperti halnya membersihkan pekarangan halaman memotong rumput, membersihkan kloset dan kamar mandi tanpa peralatan penunjang, juga membetulkan instalansi listrik serta bangunan,” sambungnya.
Selain dugaan eksploitasi ekonomi, ia menyebut penyidik mendalami laporan terkait dugaan eksploitasi seksual terhadap dua korban laki-laki berinisial MIP dan MFP.
"Jadi dua korban eksploitasi seksual ini diancam denda 5 juta bila tidak mampu harus melakukan aksi sexsual sesama jenis. Nah selama aksi meyimpang itu di video oleh tersangka FD lalu di gunakan sebagai dokumentasi pribadi," tuturnya.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, dokumen identitas, serta dokumen perjanjian kerja yang diduga berkaitan dengan perkara.
Tersangka dijerat Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 185 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ancaman pidana maksimal yang dikenakan mencapai 15 tahun penjara.
Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Timur, Shinta Mawardiana, mengatakan pihaknya memberikan pendampingan kepada korban, terutama perempuan dan anak.
“Kami menyediakan rumah aman, melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban secara menyeluruh, memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan psikologis melalui psikolog klinis, serta pendampingan hukum apabila diperlukan,” paparnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda Agus Winarto menjelaskan tersangka merupakan pemegang izin tinggal terbatas (KITAS) investor dengan masa berlaku dua tahun.
“Proses hukum terhadap yang bersangkutan harus diselesaikan terlebih dahulu di Indonesia. Setelah ada putusan pengadilan, selanjutnya dapat dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi ke negara asalnya sesuai ketentuan,” ucapnya.
Polda Jatim juga mengungkap bahwa sejak 12 Januari hingga 10 November 2026 telah menangani 45 perkara TPPO. Sebanyak 30 perkara ditangani Polda Jatim dan 15 perkara lainnya ditangani polres jajaran.
Selama periode Oktober hingga November 2026, aparat kepolisian bersama polres jajaran berhasil mengungkap 16 perkara yang mencakup kasus pekerja migran nonprosedural, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, hingga eksploitasi terhadap anak.
Polda Jatim mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan janji penghasilan besar tanpa informasi dan prosedur yang jelas. Kepolisian bersama instansi terkait menyatakan akan terus memperkuat sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan TPPO di Jawa Timur. (rus/mar)
