JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kontroversi ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini, Rabu (11/11/2026).
Pimpinan DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustofa, mengatakan bahwa berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan HMP berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada.
Ia lantas membacakan sebaran fraksi DPR yang mengusulkan, di antaranya Fraksi PKS 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN 1 orang.
"Total 120 Anggota dari 8 Fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat (HMP)," tandas Saan Mustofa, dikutip dari Kompas.
Ia juga menjelaskan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI.
Saan Mustofa juga menjelaskan, HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang Wapres.
"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," pungkasnya.
