JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua DPR Puan Maharani mengakui pimpinan DPR telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti dilaporkan Bloomberg Technoz. Usul itu belum dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-11 pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dan dihadiri 403 anggota.
"Ya kami memang sudah menerima laporan [HMP] tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Ketua DPR, Puan Maharani. Pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan itu dengan mendengarkan masukan fraksi, komisi, dan anggota DPR. Dalam pidatonya, Puan juga menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan membacakan surat presiden terkait pembahasan RUU Perampasan Aset.
Puan menepis rumor pengunduran diri Gibran. "Masih Gibran masih wapres," ujar Puan. "Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, jangan memicu keresahan di masyarakat," lanjut Puan.
Dokumen berjudul "Pengusul Hak Menyatakan Pendapat" sudah beredar di kalangan anggota DPR sejak Senin malam. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, membagikan foto dokumen itu dengan namanya di urutan pertama. Saat dipantau, dokumen tersebut memuat 12 tanda tangan, tetapi Mardani menyebut jumlah pengusul kini sudah lebih dari 25 orang. "Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR," kata Mardani, seperti dikutip CNBC Indonesia. Anggota Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga tercatat mengusulkan penggunaan HMP.
Sikap fraksi-fraksi belum satu suara. Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan fraksinya tengah mempertimbangkan dan memfinalisasi penggunaan HMP. Fraksi Gerindra menyatakan belum memberi perintah maupun larangan kepada anggotanya. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun Badan Musyawarah, dan masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung. Pasal 210 Undang-Undang MD3 mensyaratkan usul HMP diajukan sedikitnya 25 anggota DPR, disertai materi, alasan, dan bukti. Usul itu baru menjadi sikap resmi DPR jika disetujui dalam paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota, atau 387 orang, dan disetujui dua pertiga dari yang hadir. Polemik ini menguat setelah Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara tamat SMA, dan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah. Kedua putusan itu tidak otomatis memberhentikan wakil presiden. Pemberhentian hanya bisa ditempuh lewat Pasal 7B UUD 1945, yakni usul DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, lalu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," tutur Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira. (rif)
