JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat dijalankan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan menjadi satu-satunya alternatif penyelesaian. Pernyataan itu disampaikan Paloh seusai meresmikan kantor baru Partai NasDem di Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
"Kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja. Kalau ada alternatif lain, boleh kita pikir-pikir," kata Surya Paloh.
Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026) menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang dipakai Gibran sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara SMA, namun permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum dan temuan itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.
Paloh menyebut wacana pemakzulan itu sebagai situasi yang tragis dan memprihatinkan bagi bangsa. "Ini bukan yang kita harapkan tentunya. Tapi kalau itu harus terjadi, ya sudah," tutur Surya Paloh. (rif)
